Sektor Kelautan dan Perikanan Gerakkan Perekonomian Masyarakat Pesisir

Wakil Ketia Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru. [foto:nusantara1]
Wakil Ketia Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru. [foto:nusantara1]

NUSANTARA1.ID – Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menegaskan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat pesisir. Karena itu, program bantuan tidak boleh hanya berhenti pada proses penyerahan, tetapi harus diikuti dengan pembinaan dan pendampingan.

Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi II ini, saat menghadiri penyerahan bantuan sarana perikanan kepada nelayan se-Provinsi Gorontalo, oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo, di Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, Rabu 19 Agustus 2026.

Legislator Partai Golkar ini mengatakan kehadiran DPRD dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bacaan Lainnya

Wakil Ketua Komisi II, Meyke Camaru bersama anggota, saat hadir pada penyerahan bantuan untuk nelayan di Bone Bolango. [foto:dok/humas]
Wakil Ketua Komisi II, Meyke Camaru bersama anggota, saat hadir pada penyerahan bantuan untuk nelayan di Bone Bolango. [foto:dok/humas]
“Komisi II memiliki mitra kerja langsung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo. Karena itu, kami turut mengawal proses perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan program agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran,” tambahnya.

Ia menilai bantuan kapal penangkapan ikan dan mesin tempel merupakan bentuk dukungan konkret pemerintah dalam memperkuat kapasitas nelayan. Dengan sarana yang lebih memadai, nelayan diharapkan dapat meningkatkan jangkauan dan produktivitas penangkapan ikan.

“Bantuan kapal dan mesin tempel ini tentu sangat membantu nelayan. Harapan kami, fasilitas yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan hasil tangkapan dan pendapatan keluarga nelayan,” katanya.

Meyke juga meminta agar proses verifikasi dan validasi penerima bantuan terus diperkuat. Menurutnya, ketepatan data menjadi faktor penting agar bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah benar-benar diterima oleh nelayan yang membutuhkan.

“Komisi II akan terus melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan sekaligus mendorong pemerintah daerah agar program pemberdayaan nelayan dapat dilakukan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (*)

Pos terkait