RAPBN 2027, Ini Daftar 10 Kementerian dan Lembaga dengan Anggaran Jumbo 

NUSANTARA1.ID – Pemerintah menetapkan sejumlah pos anggaran untuk kementerian dan lembaga lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Dikutip dari Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2027, sebagai besar kementerian lembaga mengalami penurunan pos anggaran dari 2026 ke 2027, meski sebagian kecil masih mengalami kenaikan.

“Perekonomian dunia pada 2027 diperkirakan masih akan menghadapi dinamika yang kompleks dan tingkat ketidakpastian yang tinggi,” demikian dikutip dari ringkasan eksekutif buku tersebut.

Untuk pos Badan Gizi Nasional (BGN), meski masih menjadi lembaga dengan jumlah anggaran tertinggi, pada 2027 angkanya turun menjadi Rp240,2 triliun dari Rp268 triliun di 2026.

Penurunan anggaran juga terjadi pada Polri dari semula Rp146,05 triliun di 2026, menjadi Rp139,1 triliun di 2027 atau turun sekitar 5 persen.

Sementara, anggaran untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) di 2027 justru mencatat kenaikan menjadi Rp189,01 triliun dari semula Rp187,1 triliun.

Selain Kemenhan, kenaikan juga terjadi pada pos anggaran Kemendikdasmen dan Kemendiktisaintek. Kemendikdasmen mencatat kenaikan anggaran sekitar 9 persen dari Rp56,6 triliun di 2026 menjadi Rp61,1 triliun di 2027.

Sementara, Kemendiktisaintek hanya naik sekitar 6,5 persen dari Rp61,8 triliun menjadi Rp65,1 triliun di 2027. (*)

Berikut daftar lengkap 10 kementrian lembaga dengan pos anggaran tertinggi di RAPBN 2027:

1. BGN

Rp268 triliun (2026)

Rp240,2 triliun (2027)

2. Kemhan

Rp187,1 triliun (2026)

Rp189,01 triliun (2027)

3. Polri

Rp146,05 triliun (2026)

Rp139,1 triliun (2027)

4. KemenPU

Rp118,5 trilliun (2026)

Rp114,5 triliun (2027)

5. Kemenkes

Rp114 triliun (2026)

Rp102,1 triliun (2026)

6. Kemenag

Rp88,8 triliun (2026)

Rp87,6 trilliun (2027)

7. Kemensos

Rp84,4 triliun (2026)

Rp84,7 triliun (2027)

8. Kemendiktisaintek

Rp61,8 triliun (2026)

Rp65,1 triliun (2027)

9. Kemendikdasmen

Rp56,6 triliun (2026)

Rp61,1 triliun (2027)

10. Kemenkeu

Rp52,01 trilliun (2026)

Rp49,8 triliun (2027)