Perokok Diusul Tak Masuk Kriteria Penerima Bantuan Kesehatan 

NUSANTARA1.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, memastikan anggaran kesehatan benar-benar tepat sasaran. Salah satu yang menjadi perhatian Komisi IV bersama mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada pembahasan KUA/PPAS APBD Perubahan 2026, adalah program kesehatan yang dibiayai pemerintah, seperti BPJS Kesehatan. 

“Bantuan kesehatan harus diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, artinya perlu dilihat lagi kriteria penerima bantuan. Salah satu yang bisa dimasukkan dalam kriteria tersebut adalah bukan perokok,” kata Anggota Komisi IV Sri Darsianti Tuna, usai rapat.

Lanjut katanya, jika seseorang masih mampu membeli rokok, seharusnya ia mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri. Untuk itu tadi kami meminta kepada Dinas Kesehatan agar mempertimbangkan hal ini agar anggaran pemerintah yang digunakan untuk subsidi tepat sasaran.

Lebih lanjut diungkapkan, Pemprov Gorontalo pada 2026 mengalokasikan sekitar Rp44 miliar melalui APBD induk dan APBD Perubahan sebagai dana sharing untuk membantu pembayaran iuran masyarakat yang belum terakomodasi dalam skema bantuan pemerintah pusat.

Untuk itu Komisi IV berharap besarnya anggaran yang dikucurkan harus diikuti dengan mekanisme pendataan dan verifikasi yang tepat agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Selain itu, Komisi IV juga mendorong Dinas Kesehatan menghadirkan inovasi pelayanan, salah satunya kemudahan mendapatkan donor darah serta peningkatan fasilitas pendukung layanan kesehatan.

“Kebutuhan akan darah sangat besar, namun ketersediaan ditempat tempat seperti PMI sangat kurang. Sehingga kami meminta dinas kesehatan melakukan inovasi agar jika masyarakat ada yang membutuhkan bisa segera tertangani,” ungkapnya. (*)