NUSANTARA1.ID – DPRD Provinsi Gorontalo menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di sejumlah wilayah pesisir Gorontalo.
Program nasional ini diharapkan menjadi terobosan besar dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Upaya tersebut dibahas dalam kunjungan kerja Komisi II dan Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Oktober 2025.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menilai program KNMP bisa menjadi momentum memperkuat sektor perikanan tangkap sekaligus pemberdayaan ekonomi pesisir.
“Program ini punya potensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Tidak hanya membangun fasilitas, tapi juga memperkuat kapasitas dan kelembagaan nelayan,” ujar Ridwan.
Dalam pertemuan tersebut, DPRD Gorontalo dan KKP membahas berbagai aspek teknis mulai dari dasar hukum, mekanisme penetapan lokasi, kriteria penerima manfaat, hingga pola pendanaan dan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaannya.
Hasil pembahasan menghasilkan lima langkah tindak lanjut:
1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo segera menyusun proposal dan peta lokasi calon KNMP.
2. DPRD akan mendorong alokasi anggaran pendamping dalam APBD.
3. Pembentukan tim koordinasi lintas sektor antara pemerintah, DPRD, akademisi, dan masyarakat nelayan.
4. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat pesisir.
5. Pendampingan berkelanjutan untuk menjaga keberlanjutan program.
Beberapa wilayah di Gorontalo yang diusulkan sebagai calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih antara lain:
Kota Gorontalo: Kelurahan Leato Selatan dan Tanjung Kramat.
1. Kabupaten Gorontalo: Desa Bongo, Lamu, Langgula, dan Luluo.
2. Kabupaten Boalemo: Desa Pentadu Barat, Pentadu Timur, dan Bajo.
3. Kabupaten Pohuwato: Desa Pohuwato Timur dan Torsiaje.
4. Kabupaten Gorontalo Utara: Desa Bulontio Barat.
5. Kabupaten Bone Bolango: Desa Huangobotu dan Olele.
Ridwan menegaskan, DPRD akan mengawal penuh realisasi program ini agar benar-benar membawa dampak nyata bagi masyarakat nelayan.
“Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Kami ingin program ini tidak berhenti di atas kertas, tapi benar-benar hadir untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Gorontalo,” kuncinya.

![026 Tambah Stok CBP Pertemuan gabungan komisi bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag RI. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/026-Tambah-Stok-CBP-200x112.jpg)
![025 Tambang PT CBM Bonepantai Legislator saat menerima aksi massa, di halaman Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/025-Tambang-PT-CBM-Bonepantai-200x112.jpg)

![023 Komisi IV Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat berbincang dengan warga yang ikut dalam Majelis Taklim Nurul Iman. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/023-Komisi-IV-200x112.jpg)
![023 Komisi I Samsat Jajaran Komisi I melakukan kunjungan dan melihat langsung alur pengurusan di Samsat Kabupaten Gorontalo. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/023-Komisi-I-Samsat-200x112.jpg)

