Jika Masih Bahas Tunda Pemilu, Berani Copot Luhut?

Nusantara1.id, JAKARTA – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang menterinya membahas wacana penundaan Pemilu dan presiden tiga periode, menuai respon. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin merespons dengan mengatakan bahwa perintah Presiden Joko Jokowi itu harus diiringi langkah tegas serta komitmen. 

Menurut Ujang Komarudin, Presiden Jokowi harus berani bertindak tegas apabila masih ada anak buahnya yang menyuarakan penundaan Pemilu 2024, dengan cara mencopot menteri yang bersangkutan. 

“Kalau masih ada yang teriak tunda pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden maka layak dicopot,” kata Ujang Komarudin saat dihubungi wartawan, Kamis (07/04/2022) seperti yang dilansir jpnn.com. 

Dia menyebutkan jika Jokowi tegas sudah seharusnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dicopot. Luhut yang belakangan terus menyuarakan, bahkan disebut-sebut menggerakkan upaya penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. 

“Luhut juga layak di-reshuffle karena banyak menggalang penundaan pemilu. Namun, apakah Presiden Jokowi berani?” tutur dosen Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Indonesia ini. 

Ujang Komarudin meyakini Luhut tidak akan di-reshuffle, sekalipun dianggap oleh publik melakukan manuver politik terhadap Jokowi. 

“Dia akan tetap aman karena tangan kanannya Jokowi,” pungkas dia. 

Jokowi telah memerintahkan para menteri untuk setop bicara penundaan pemilu. Hal itu disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (05/04/2022). Pernyataan itu disampaikan setelah sejumlah menteri sibuk mewacanakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. (mcr8/jpnn/n1)

*) Artikel ini juga telah dipublikasikan oleh jpnn.com dengan judul, ‘Luhut Harus Dicopot Jika Masih Bahas Tunda Pemilu, Berani?’, Kamis, 07 April 2022 – 16:54 WIB