Wacana Penyaluran Gaji ASN Via Kopdes Menuai Kritik 

NUSANTARA1.ID – Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengkritik keras usulan penyaluran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes MP).

“Penyaluran gaji ASN melalui kopdes ini akal-akalan agar para pegawai berbelanja di kopdes ketika mengambil gaji. Ini akan menimbulkan banyak persoalan baru,” kata Deddy melalui layanan pesan, Sabtu 17 Oktober 2026.

Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan, penyaluran gaji selama ini melalui bank himbara atau bank pembangunan daerah (BPD) langsung ke rekening ASN.

Deddy menyebut terjadi inefisiensi ketika pemerintah menerapkan penyaluran gaji melalui kopdes, karena timbul biaya baru yang membebankan ASN.

“Gaji yang tadinya bisa diambil di mana saja melalui ATM, sekarang harus mengeluarkan biaya dan waktu tambahan untuk mengambil ke kopdes,” kata eks aktivis Walhi itu.

Toh, Deddy menilai bisa terjadi kekacauan pembukuan jika wacana penyaluran gaji ASN melalui Kopdes MP terwujud.

Dia menilai sangat mungkin rekening yang dipakai operasional kopdes bercampur dengan dana untuk gaji ASN.

“Belum lagi kemungkinan penggelapan gaji ASN yang mungkin saja terjadi akibat sistem yang tidak mendukung,” katanya.

Oleh karena itu, Deddy berharap agar pemerintah membatalkan usulan penyaluran gaji ASN melalui kopdes karena tidak menghasilkan nilai tambah.

“Yang akan terjadi justru potensi kekacauan yang akan jadi beban banyak orang,” serunya.

Deddy sejak awal mengkritik tajam pembentukan Kopdes MP karena salah konsep, karena sebagai koperasi tidak berdiri atas inisiatif warga.

“Seharusnya kopdes itu dibangun dengan melibatkan warga desa itu sendiri dengan model bisnis yang sesuai kebutuhan masing-masing,” ucapnya.

Legislator Dapil Kalimantan Utara (Kaltara) itu mengatakan kopdes saat ini dibangun dengan pola yang sama di seluruh Indonesia tanpa model bisnis jelas.

Deddy menyebut modal pembentukan Kopdes MP dengan mengambil dana desa yang dibutuhkan rakyat hingga anggaran kementerian dan bank BUMN.

Sementara itu, ujar dia, lahan pembentukan Kopdes MP diduga kuat merampas tanah milik desa dan dibangun tanpa memperhatikan kelayakan lokasi maupun desain sesuai model bisnis dan kebutuhan calon konsumen.

Deddy beranggapan program Kopdes MP berpotensi gagal lebih dari 90 persen dan jadi beban hingga tahun-tahun ke depan.

“Saya khawatir tahun-tahun mendatang akan banyak orang yang harus berhadapan dengan hukum karena pelaksanaan proyek ini yang cenderung sembrono,” ujarnya. (*)