PAUD Jadi Fondasi Pendidikan Anak Guna Percepat Wajib Belajar 13 Tahun

NUSANTARA1.ID – Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperkuat percepatan Wajib Belajar 13 Tahun dengan menempatkan satu tahun pendidikan prasekolah sebagai fondasi sebelum anak memasuki Sekolah Dasar (SD).

Strategi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Implementasi Strategi Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun melalui 1 Tahun Pra-SD di Aula Ballroom Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Kamis 20 Agustus 2026.

Rapat koordinasi dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur, diarahkan untuk menyatukan persepsi sekaligus membangun strategi lintas sektor.

Sekda Sugondo pun menegaskan, pelaksanaan koordinasi tersebut akan menjaring keterlibatan pemerintah kecamatan dan desa, sektor kesehatan, sosial, kependudukan, pemberdayaan masyarakat, serta organisasi mitra pendidikan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo melalui Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo Sience Banteng mengatakan, pendidikan anak usia dini menjadi pondasi penting dalam mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar.

Implementasi satu tahun Pra-SD harus dirancang agar anak usia 5–6 tahun memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

“Rapat koordinasi ini menjadi forum untuk menyamakan persepsi, mengidentifikasi persoalan dan kebutuhan, menyusun strategi, membagi peran serta membangun komitmen bersama,” jelas Sience ditanya usai pembukaan kegiatan..

Selanjutnya, Sekda Sugondo menambahkan, Wajib Belajar 13 Tahun merupakan langkah untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia sejak usia dini.

Jika sebelumnya masyarakat mengenal Wajib Belajar 9 Tahun dan kemudian 12 Tahun dimana kebijakan ini menempatkan satu tahun pendidikan prasekolah sebagai bagian penting dari perjalanan pendidikan anak.

“Dulu kita mengenal Wajib Belajar 9 Tahun, kemudian 12 Tahun. Hari ini kita melangkah menuju Wajib Belajar 13 Tahun dengan satu tahun pendidikan Pra-SD,” ujar Sugondo.

Dijelaskan, keberhasilan program tidak cukup diukur dari meningkatnya akses pendidikan. Anak harus memperoleh layanan yang utuh karena usia dini merupakan periode penting dalam pembentukan karakter, kemampuan dasar, kesehatan, gizi dan kesiapan belajar. Karena itu, setiap OPD diminta mengambil peran sesuai tugas dan kewenangannya.

BPS didorong memperkuat data anak usia 5–6 tahun sebagai dasar perencanaan. Dinas PMD memperkuat peran pemerintah desa, Dinas Sosial menangani pendataan dan intervensi bagi anak dari keluarga kurang mampu, Dinas Kesehatan memastikan aspek kesehatan dan gizi, Dukcapil mempercepat pemenuhan dokumen kependudukan, sedangkan Dinas Kominfo mendukung edukasi dan kampanye publik mengenai pentingnya pendidikan prasekolah.

Keterlibatan PKK, Dharma Wanita, HIMPAUDI, IGTKI, PGRI, pengawas, penilik, camat hingga pemerintah desa juga dinilai penting agar layanan pendidikan prasekolah menjangkau keluarga dan anak di tingkat paling bawah.

“Hambatan terbesar kita bukan keterbatasan anggaran, tetapi mindset dan mental set. Kalau kita memiliki niat yang baik untuk masa depan anak-anak kita, tantangan itu pasti bisa kita atasi bersama,” tegas Sugondo.

Rakor tersebut melibatkan unsur Sekretariat Daerah, BAPPPEDA, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DP3A, Dukcapil, Kominfo, BKAD, BPS, Bagian Hukum, Pokja Bunda PAUD, Bunda PAUD Kecamatan dan Desa, camat, TP PKK, TP Posyandu, pengawas PAUD serta organisasi mitra pendidikan.

Forum tersebut ditargetkan menghasilkan pembagian peran OPD dan pemangku kepentingan serta rancangan rencana kerja implementasi yang memuat program, indikator, target, lokasi, waktu pelaksanaan dan penanggung jawab. Dengan langkah itu, Wajib Belajar 13 Tahun diharapkan tidak berhenti sebagai kebijakan administratif, tetapi menjadi gerakan bersama untuk memastikan setiap anak memperoleh fondasi pendidikan yang kuat sejak usia dini. (*)