Data Penerima Bansos Sering Alami Perubahan, Ini Penegasan Yeyen S. Sidiki 

NUSANTARA1.ID – Ketidakakuratan data desil penerima bantuan sosial yang dinilai kerap mengalami perubahan, menjadi perhatian serius Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo. 

Anggota Komisi I Yeyen Sidiki, menegaskan bahwa persoalan data desil perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap masyarakat penerima bantuan. 

Menurutnya, ketidaksesuaian data dapat menimbulkan protes dan keresahan di tengah masyarakat, terutama ketika warga tidak memperoleh penjelasan yang memadai mengenai mekanisme penentuan desil dan kriteria penerima bantuan.

“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai penentuan desil. Jangan sampai ketidakakuratan data justru menimbulkan protes dan kesalahpahaman di tengah masyarakat,” ujar Yeyen S. Sidiki.

Penegasan ini disampaikan usai melakukan kunjungan ke Kantor Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Minggu 16 Agustus 2026. Dalam kunjungan ini, Komisi I menggali informasi secara langsung dari pemerintah desa serta pendamping sosial terkait kondisi data penerima manfaat di lapangan.

Legislator Partai Golkar in, menegaskan bahwa, Komisi I akan terus melakukan peninjauan langsung ke sejumlah desa untuk memetakan persoalan yang terjadi, mengingat permasalahan data dan kondisi masyarakat di setiap wilayah dapat berbeda.

Komisi I juga mendorong agar sosialisasi dilakukan secara lebih intensif, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa. Bahkan, sosialisasi secara door-to-door bersama petugas terkait dinilai penting untuk memastikan masyarakat memahami status data mereka sekaligus mengetahui mekanisme pengusulan maupun pemutakhiran data.

Sementara itu, pendamping sosial dan pemerintah desa menyampaikan bahwa persoalan ketidaksesuaian data desil terjadi secara menyeluruh. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan informasi yang simpang siur apabila tidak disertai penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.

Pemerintah desa juga kerap menjadi pihak yang mendapat sorotan dari masyarakat karena pengelolaan data sosial melalui sistem yang digunakan di tingkat desa, termasuk data DTSEN/SIKS-NG.

Karena itu, diperlukan langkah bersama antara pemerintah, pendamping sosial, dan pemerintah desa untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai proses pemutakhiran data, penentuan desil, serta mekanisme penetapan penerima bantuan. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Koordinator PKH Kabupaten Bone Bolango, bersama pendamping PKH, BPNT, serta aparat Desa Tinelo. (*)