Program Hilirisasi Ayam Terintegrasi Dorong Kemandirian Ekonomi Rakyat 

NUSANTARA1.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa menegaskan bahwa program hilirisasi industri ayam terintegrasi, menjadi peluang besar bagi daerah dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Penegasan ini disampaikan saat bersama Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Gedung C Lantai 6 Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI dan diterima langsung oleh Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan, Hendra Wibawa, bersama jajarannya.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi terkait pengembangan hilirisasi ternak ayam dan peningkatan nilai tambah produk peternakan di Provinsi Gorontalo. Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa Provinsi Gorontalo akan menerima Program Pengembangan Hilirisasi Industri Ayam Terintegrasi yang merupakan bagian dari program strategis pemerintah pusat.

“Program yang digagas langsung oleh Presiden Republik Indonesia ini, akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan peternak serta pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Ridwan Monoarfa.

Lanjut katanya, program hilirisasi ini bukan hanya soal pembangunan infrastruktur peternakan, tetapi bagaimana menciptakan sistem usaha yang berkelanjutan.

“Peternak rakyat harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton. Dengan sistem terintegrasi, peternak akan memiliki kepastian usaha, harga yang lebih stabil, serta akses pasar yang lebih luas,” kuncinya.

Direktur Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, Hendra Wibawa, menegaskan bahwa pembangunan industri ayam terintegrasi ini tidak menggantikan peran peternak rakyat, melainkan memperkuat posisi mereka dalam ekosistem industri unggas yang lebih modern dan efisien.

Adanya fasilitas pendukung seperti pabrik pakan dan rumah potong ayam modern, peternak diharapkan tidak lagi bergantung pada rantai pemasaran panjang yang selama ini menekan harga jual di tingkat kandang. Program hilirisasi ini juga diharapkan mampu melahirkan pengusaha-pengusaha baru di pedesaan serta membuka ratusan lapangan kerja baru, baik di sektor hulu maupun hilir perunggasan.

Kementerian Pertanian menegaskan bahwa pembangunan industri ayam terintegrasi dilaksanakan dengan tata kelola yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat. Melalui kebijakan hilirisasi, pemerintah tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga melindungi keberlanjutan ekonomi peternak rakyat serta memperkuat ketahanan pangan nasional. (*)