BBM Jenis Solar Langka di Gorontalo, Pemerintah Perlu Melakukan Investigas

NUSANTARA1.ID – Hasil kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ke Pertamina Patra Niaga Jakarta, Jumat 7 November 2025, terungkap jika kuota BBM jenis solar sebanyak 42.000 kiloliter.  

Olehnya, jika ketersediaan solar menjadi sangat langka di Gorontalo, maka sudah saatnya pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melakukan investigasi secara mendalam guna mendapatkan data yang akurat. 

“Alasannya, penetapan alokasi BBM sudah melalui pembahasan dari berbagai pihak dan lembaga yang berujung pada keputusan pemerintah melalui DPR dan Kementerian terkait yang dalam hal ini akan diatur melalui BPH Migas,” kata Mikson Yapanto. 

Data lain menunjukan bahwa pada Agustus 2025, realisasi kuota solar telah mencapai 25.605 kiloliter. Artinya, masih lebih dari cukup untuk sisa kuota yang ada yakni sekitar 16.395 kiloliter.  

Rombongan Komisi II yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, diterima langsung oleh Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, Alimuddin Baso. Kunjungan Komisi II sendiri terkait dengan pengelolaan dan distribusi BBM di daerah Gorontalo.

Maklum, akhir-akhir ini sering terjadi antrian yang sangat panjang untuk mendapatkan BBM (khususnya Solar) hampir semua SPBU yang ada di Gorontalo.

Hasil pertemuan itu, mengungkap jika pelayanan BBM oleh Patra Niaga untuk Provinsi Gorontalo dilayani dengan 2 metode. Yakni pelayanan dari Jakarta (kantor pusat) dan metode melalui pelayanan oleh regional Manado.

Selanjutnya, penjualan BBM di Gorontalo sebanyak kurang lebih 230.000 kiloliter per tahun, guna memenuhi kendaraan bermotor. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) di Gorontalo sebanyak 553.320 unit kendaraan bermotor.

Itu terdiri dari 346 unit bus, 30.141 unit truk, 40.135 unit mobil penumpang dan 482.698 unit sepeda motor yang mana ditopang 44 SPBU.

“Berdasarkan data tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah kendaraan yang banyak adalah sepeda motor yang menggunakan BBM jenis Pertalite dan Pertamax. Makanya saya tegaskan bahwa jika terjadi kelangkaan BBM jenis solar, maka pemerintah perlu melakukan investigasi agar mendapat data yang akurat,” kata Mikson Yapanto.

Akhir pertemuan, terungkap juga bahwa untuk kebutuhan pertambangan tidak dilayani oleh Pertamina. Itu dilayani oleh Badan Usaha lain yang legal dengan syarat tidak boleh melayani pertambangan yang ilegal. (*)