Ketua DPRD Gorontalo Siap Tanggalkan Jabatan Jika Gagal Hadirkan Gubernur dan Kapolda

NUSANTARA1.ID – Ketidakhadiran Forkopimda Gorontalo dalam aksi demonstrasi melahirkan kekecewaan ratusan massa aksi demonstrasi di depan rumah dinas gubernur Gorontalo.

Massa aksi yang terdiri dari mahasiswa, driver ojek online hingga masyarakat meminta kehadiran Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus Thomas Mopili, Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail, dan Kapolda Gorontalo, Irjen Pol Widodo.

Sayangnya, saat itu, yang tampak hanyalah ketua DPRD. Dirinya pun menjelaskan keadaan saat itu dan mengaku siap menerima aspirasi dari massa aksi.

“Pak Kapolda dan pak Gubernur saat ini kebetulan sedang berada di luar daerah, sehingga saya hadir untuk mendengarkan dan akan menyampaikan pesan dari massa aksi,” ungkap dia.

Namun, hal itu ditolak mentah-mentah oleh massa aksi. Mereka yang sudah sejak siang menggelar demonstrasi merasa keberatan dengan tawaran yang disampaikan.

“Huuu, selalu alasan di luar daerah,” seru massa aksi.

Thomas menjanjikan, dirinya akan mempertemukan Gubernur dan Kapolda dengan massa aksi pada, Senin, 1 September 2025 ketika pulang dari luar daerah sebagai bentuk komitmennya.

Bahkan, kata Thomas, ketika hal itu tidak terjadi di Senin, maka dia bersumpah untuk siap mundur dari jabatannya.

“Hari Senin saya pertemukan ketika gubernur dan Kapolda kembali, jika itu tidak ada, maka saya selaku Ketua DPRD Provinsi Gorontalo mundur dari jabatan,” ujarnya.

Tawaran kedua dari ketua DPRD ini pun diterima massa aksi, mereka berjanji akan kembali pada hari Senin untuk menagih ucapan ketua dewan itu.

“Kami akan kembali lagi Senin, kami pegang janji dari ketua DPRD. Tapi ingat, jika ini tidak akan terpenuhi maka kami akan datang dengan massa yang berkali-kali lipat,” tegas Farsya Paputungan, jenderal lapangan dalam aksi tersebut.

Mendesak DPRD Gorontalo menyampaikan aspirasi rakyat ke DPR RI untuk menghentikan segala bentuk privilese dan tunjangan berlebihan bagi anggota dewan.

Menolak legislasi yang tidak partisipatif, khususnya pembahasan RUU Polri, RKUHAP, serta meninjau kembali UU TNI yang berpotensi membuka ruang militerisme di ranah sipil.

Menuntut DPRD Gorontalo memaparkan program kerja Pansus Pertambangan pada sidang rakyat di kampus UNG.

Meminta DPRD mempertegas fungsi pengawasan, terutama terkait kerusakan lingkungan akibat tambang dan praktik ilegal di kawasan konservasi laut.

Dengan kesepakatan tersebut, sekitar pukul 18.00 Wita iring-iringan massa aksi perlahan meninggalkan rudis gubernur. 

Semula aksi dilakukan di Bundaran Saronde sejak pukul 14.00 Wita. Selanjutnya, massa aksi bergerak menuju rumah dinas gubernur. (*)