Sikap Fraksi Partai Golkar Memantik Respon Pembaca 

NUSANTARA1.ID – Sikap Partai Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi Gorontalo memantik reaksi berbagai kalangan, khususnya penikmat berita politik. 

Ini terkait dengan evaluasi dukungan ke pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail-Idah Syahidah Rusli Habibie. Pasalnya, Idah Syahidah Rusli Habibie merupakan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo, yang mana rekomendasi hasil evaluasi FPG bermuara ke Parpol Berlambang Beringin itu.

Muncul pertanyaan, apakah hubungan politik Gusnar Ismail-Idah Syahidah Rusli Habibie dengan Parpol pengusung retak?

Jika melihat sikap Partai Gerindra beberapa waktu lalu yang dikabarkan terlebih dulu mencabut dukungan, mungkin hal yang wajar. Alasannya, pasangan gubernur dan wakil gubernur tak satupun kader Partai Gerindra.

“Menurut saya, Fraksi Partai Golkar memainkan dagelan politik. Ini sangat sulit ditebak jika kader-kader Beringin (Partai Golkar) yang memainkan,” celoteh salah seorang pengunjung pada salah satu Warkop.

Lanjut katanya, lain cerita ketika evaluasi dukungan ditujukan ke Gusnar Ismail seorang. Berarti ada komitmen politik yang tidak dijalankan oleh salah satu pihak.

Bahkan ada salah satu media sudah berani menyimpulkan jika langkah FPG sebagai penarikan dukungan terhadap pemerintah. Padahal, yang terjadi pada rapat itu hanya evaluasi FPG yang nantinya direkomendasikan ke Parpol.

Perlu disampaikan bahwa sebelumnya, yakni pada Senin 24 Agustus 2026, FPG DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat evaluasi dukungan terhadap pasangan Gusnar Ismail-Idah Syahidah Rusli Habibie.

Rapat ini dipimpin Ketua FPG, Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun dihadiri pembina FPG, Idrus MT. Mopili dan anggota FPG lainnya seperti Meyke Camaru, I Wayan Sudiarta, Paris Jusuf, Sun Biki, dan Yeyen S. Sidiki.

Menanggapi respon yang muncul, Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun menjelaskan, dimanapun itu, koalisi pemerintahan membutuhkan mekanisme check and balance. Kerja sama politik, harus memberikan manfaat bagi seluruh pihak, termasuk bagi kepentingan elektoral Partai Golkar.

“Jika berbicara politik, maka ada istilah check and balance. Kerja sama koalisi dalam suatu pemerintahan, harus saling menguntungkan, simbiosis mutualisme,” tegas pria yang akrab disapa Ghalieb ini.

Apakah ini sinyal bahwa Partai Golkar hanya sebatas evaluasi, atau memang benar-benar akan menarik dukungan?

“Dukungan Partai Golkar terhadap pemerintahan tak hanya berbicara mengenai siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ada kepentingan politik yang harus dikawal, termasuk memastikan kerja sama pemerintahan memiliki kontribusi terhadap kekuatan dan masa depan elektoral partai,” kata Ghalieb.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Gorontalo ini, secara terbuka menyebut bahwa memang tujuan idealis koalisi partai politik adalah bercita-cita memajukan daerah dan mensejahterakan rakyat. Namun perlu dicatat juga bahwa pemenangan pemilu berikutnya juga adalah tujuan pragmatis dari kerja sama politik.

“Tujuan kerja sama partai secara idealis adalah mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. Namun jangan lupa bahwa tujuan pragmatis partai politik juga adalah menang Pemilu,” tegasnya.

Karena itu, evaluasi yang dilakukan Fraksi Golkar bukan semata-mata soal hubungan personal maupun komunikasi antar elite partai dengan pemerintah. Juga tidak sekadar kinerja pemerintahan yang berdampak kepada rakyat.

Namun, lebih jauh juga, Partai Golkar sedang menghitung posisi dan manfaat politik dari koalisi pemerintahan yang selama ini mereka dukung terhadap masa depan elektoral partai.

Jika evaluasi itu menghasilkan perubahan sikap politik, peta hubungan antara Partai Golkar dan pemerintahan Gusnar Ismail–Idah Syahidah berpotensi memasuki babak baru.

“Ini bukan soal apakah Partai Golkar masih berada di dalam koalisi atau tidak. Tetapi seberapa jauh Partai Golkar masih merasa memiliki alasan untuk tetap berada di dalamnya,” kuncinya.

Pasangan Gusnar Ismail-Idah Syahidah Rusli Habibie pada Pilkada 2024 lalu diusung Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Gerindra dan sejumlah Parpol lainnya. Partai Gerindra dikabarkan sudah menarik dukungan beberapa bulan lalu terhadap pasangan itu.

Saat ini, dari kader Partai Golkar di parlemen, melakukan evaluasi dukungan. Apakah ujung-ujungnya menarik dukungan, atau mungkin tetap bersama. (*)