Setuju Ranperda Tentang Perubahan APBD, FPG Tinggalkan Catatan 

NUSANTARA1.ID – Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya. 

Namun, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah provinsi.  Fraksi Partai Golkar menekankan perubahan APBD 2026 memiliki urgensi penting sebagai instrumen penyesuaian kebijakan fiskal daerah, terutama di tengah keterbatasan ruang fiskal dan kebutuhan mengoptimalkan pendapatan daerah. 

“Perubahan APBD harus mampu merespons dinamika yang terjadi sepanjang tahun berjalan sekaligus mengevaluasi capaian pada semester pertama 2026,” ungkap juru bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru.

Hal tersebut disampaikan saat membacakan pandangan fraksi terhadap penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2026, dalam sidang paripurna ke 100, Rabu 12 Agustus 2026.

Dikatakan, Fraksi Partai Golkar menyambut baik pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Namun, setiap pergeseran, penambahan maupun pengurangan anggaran harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas, serta didukung evaluasi kinerja OPD yang terukur.

Fraksi Partai Golkar juga mendorong Pemprov Gorontalo terus melakukan inovasi untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan baru. Meyke menegaskan, penyesuaian target pendapatan daerah dalam perubahan APBD harus disusun secara realistis sekaligus optimistis agar mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah.

“Disisi belanja, Fraksi Partai Golkar meminta anggaran hasil perubahan benar-benar diarahkan pada program produktif dan berdampak langsung terhadap masyarakat. Belanja produktif yang bersifat padat karya, infrastruktur dasar, pendidikan, serta kesehatan harus menjadi prioritas. Belanja operasional rutin harus ditekan seefisien mungkin,” tambahnya.

Sebelum meninggalkan podium, Meyke Camaru membacakan catatan yang dititipkan oleh Fraksi Partai Golkar ke pemerintah.

Yakni pemerintah daerah didesak memastikan program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi pada sisa tahun anggaran 2026 dapat berjalan cepat serta tepat sasaran. Kedua, pergeseran anggaran antar-OPD harus dilakukan secara terintegrasi. Prinsip money follow program harus diterapkan secara ketat dan tidak sekadar menjadi upaya menyelamatkan anggaran yang tidak terserap.

Ketiga, Fraksi Golkar minta pemerintah daerah memberikan penjelasan komprehensif mengenai strategi menutup defisit anggaran pada perubahan APBD 2026.

“Kami berharap pembahasan perubahan APBD 2026 tidak hanya menjadi agenda administratif, tetapi menjadi momentum untuk mengoptimalkan kinerja keuangan daerah,” kuncinya. (*)