NUSANTARA1.ID – Pembangunan akses jalan Tulabolo – Pinogu harus menjadi agenda strategis bersama yang didukung kebijakan, anggaran, pengawasan, kolaborasi lintas lembaga, dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Hal ini ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Dapil Bone Bolango, Yeyen Sidiki, saat mewakili Ketua DPRD pada Forum Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Tulabolo – Pinogu di Hotel Aston, Kota Gorontalo, Senin 24 Agustus 2026.
Dikatakan, akses jalan Tulabolo – Pinogu diposisikan bukan hanya sebagai infrastruktur fisik, tetapi sebagai “Jembatan Peradaban” yang mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, layanan publik, dan peluang ekonomi masyarakat.
Peran DPRD Provinsi Gorontalo difokuskan pada fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan untuk memastikan dukungan politik dan alokasi anggaran yang memadai serta berkelanjutan.
“Untuk itu kami siap mengawal dukungan anggaran secara konsisten melalui APBD yang memadai, realistis, dan berkelanjutan, yang disinergikan dengan pembiayaan APBN dari Pemerintah Pusat. Dukungan tidak berhenti pada pernyataan politik saja, tetapi harus diwujudkan dalam pembahasan alokasi anggaran daerah yang memadai, realistis, dan berkelanjutan sesuai kemampuan fiskal,” tambahnya.
Dihadapan forum, aleg tiga periode ini menekankan bahwa kolaborasi antara Pemprov, Pemkab, DPRD, Pemerintah Pusat, masyarakat, dan akademisi sangat diperlukan untuk membangun ekosistem kolaborasi yang berkelanjutan, dan percepatan pembangunan akses jalan Tulabolo – Pinogu sebagai upaya membuka keterisolasian wilayah, meningkatkan konektivitas, dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
“DPRD sebagai wakil rakyat akan selalu menjalankan fungsi anggaran, legislasi, dan pengawasan secara optimal untuk mengawal aspirasi masyarakat. Olehnya saya berharap forum ini akan menjadi wadah strategis untuk membangun kesepahaman, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta merumuskan alternatif kebijakan dan langkahstrategis dalam mendukung percepatan pembangunan Jalan Tulabolo-Pinogu, dengan tetap memperhatikan tata ruang, lingkungan hidup, kelestarian kawasan konservasi, kepentingan masyarakat,” pungkasnya. (*)
![015 DPRD ke DPR ZRI Pertemuan Komisi IV, Komisi I DPRD Gorontalo bersama Komisi IX DPR RI. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/015-DPRD-ke-DPR-ZRI-200x112.jpg)
![014 Komisi II ke KKP Kunjungan kerja Komisi II Deprov DPRD Provinsi Gorontalo, di Kementerian KKP. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/014-Komisi-II-ke-KKP-200x112.jpg)
![013 Komisi IV di Kwandang Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat kunjungan ke Desa Bulalo, Kwandang, Gorontalo Utara.[foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/013-Komisi-IV-di-Kwandang-200x112.jpg)
![012 Pokir Thomas Penyerahan bantuan oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT. Mopili kepada pelaku IKM. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/012-Pokir-Thomas-200x112.jpg)
![011 Banggar TPAD Rapat Banggar bersama TAPD saat membahas hasil evaluasi Kemendagri terkait Perubahan APBD 2026.[foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/011-Banggar-TPAD-200x112.jpg)
![Moh. Abd. Ghalieb I. Lahidjun Ketua FPG DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abd. Ghalieb Lahidjun. [foto:dok]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/08/Moh.-Abd.-Ghalieb-I.-Lahidjun-200x112.jpg)

