Dorongan Perda Penanganan LGBT Mengemuka dalam Diskusi Publik di Gorontalo

NUSANTARA1.ID – Wacana penyusunan Peraturan Daerah (Perda) terkait penanganan fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) mengemuka dalam diskusi publik yang digelar Wahdah Islamiyah Kota Gorontalo, Jumat 26 Juni 2026. 

Sejumlah tokoh agama, akademisi, pemerintah, insan pers, dan kalangan pemuda hadir dalam forum tersebut untuk membahas fenomena yang dinilai menjadi perhatian masyarakat.

Dalam diskusi itu, peserta mendorong pemerintah daerah bersama lembaga terkait untuk mengkaji langkah-langkah penanganan yang dinilai sesuai dengan nilai agama, budaya, dan norma yang berlaku di Gorontalo. Salah satu usulan yang mencuat adalah perlunya regulasi daerah sebagai landasan kebijakan.

Tokoh Wahdah Islamiyah Gorontalo, Ustad Yusuf Lauma, menilai penguatan ketahanan keluarga menjadi aspek penting dalam menghadapi berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga memiliki peran utama dalam menanamkan nilai moral dan keagamaan kepada generasi muda.

Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap berpegang pada nilai-nilai budaya dan ajaran agama yang selama ini menjadi pedoman kehidupan masyarakat Gorontalo.

Sementara itu, Ustad Ishak Bakari menyoroti pentingnya lingkungan pendidikan dalam proses pembentukan karakter anak. Menurutnya, keseimbangan figur pendidik dapat menjadi salah satu faktor pendukung tumbuh kembang anak, meski memerlukan kajian lebih lanjut dari berbagai disiplin ilmu.

Pandangan serupa disampaikan penulis muda sekaligus pegiat media sosial, Sandy S. Nina. Ia mengajak generasi muda memanfaatkan media sosial secara positif dengan menghadirkan konten edukatif yang memperkuat nilai-nilai budaya, agama, dan karakter bangsa.

Menurutnya, masyarakat Gorontalo memiliki falsafah hidup yang kuat, yakni Adat Bersendikan Syara’, Syara’ Bersendikan Kitabullah, sehingga nilai tersebut perlu terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Forum diskusi tersebut juga menghasilkan rencana audiensi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gorontalo sebagai tindak lanjut pembahasan. Selain itu, peserta berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat mengenai kemungkinan penyusunan regulasi daerah yang berkaitan dengan isu tersebut.

Diskusi publik ini menjadi ruang bertukar pandangan mengenai berbagai tantangan sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Para peserta berharap kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, akademisi, organisasi masyarakat, dan generasi muda dapat memperkuat upaya pembinaan masyarakat melalui pendekatan edukatif, preventif, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (*)