Driver Taksi Online Maxim Desak Pemprov Gorontalo Tuntaskan Dugaan Monopoli Koperasi

NUSANTARA1.ID – Puluhan driver taksi online Maxim di Gorontalo menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Gorontalo, Senin, 4 Agustus 2025.

Mereka mendesak Pemerintah Provinsi mengambil langkah tegas terkait dugaan monopoli koperasi yang dinilai merugikan para driver.

Koordinator Aliansi Driver Maxim Car Gorontalo, Mohamad Syahrul Lagata, mengatakan pihaknya telah berulang kali menyampaikan persoalan ini ke Dinas Perhubungan dan DPRD, namun belum ada solusi.

“Yang kami minta sederhana: kami ingin mengurus koperasi secara mandiri, atau bekerja sama dengan koperasi lain, bukan hanya koperasi yang ditunjuk. Aturan jelas membolehkan itu. Tapi kami tidak diberi rekomendasi dari aplikator, sehingga terhalang di Dinas Perhubungan,” tegas Syahrul.

Ia menyebut, sistem yang terpelihara sejak 2018 saat masuknya driver online di Gorontalo itu membebani para driver.

Selain soal koperasi, ia menyoroti masalah branding kendaraan, potongan, hingga biaya tambahan yang tidak pernah dibahas secara transparan.

“Stiker dan full branding di mobil itu tidak ada kontrak yang jelas. Potongan biaya di aplikasi juga tidak pernah dibicarakan dengan driver. Makanya kami ajak Pemprov untuk turun tangan, karena kalau driver berhadapan langsung dengan aplikator, imbasnya bisa fatal: akun kami bisa diputus,” jelasnya.

Bahkan sebagai bentuk kekecewaan, mereka seolah berziarah di depan kantor gubernur sebagai tanda matinya pemerintah dalam menangani permasalahan tersebut.

Menurut Syahrul, para driver tidak menolak aturan atau kerja sama dengan koperasi, tetapi meminta adanya pilihan.

“Kalau harga di koperasi yang ditunjuk terlalu berat, izinkan kami urus koperasi sendiri. Aplikasi datang ke Gorontalo, kami yang membesarkan. Kami yang memasarkan. Tapi sekarang kami dibatasi haknya,” tandasnya.

Sementara itu, Plt. Asisten II sekaligus Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo Muh Jamal Nganro mengatakan bahwa pihak pemerintah hanya memiliki tugas sebagai pengawasan dalam hal tersebut.

Ia juga mengungkapkan, dalam beberapa tuntutan yang disampaikan para massa aksi, itu kewenangannya bukan berada di pemerintah.

“Kalau soal koperasi bisa itu, boleh kita akan fasilitasi selama memenuhi persyaratannya. Kalau untuk menindak jauh soal yang lain itu kami tidak bisa, hanya sekadar rekomendasi saja, ya,” pungkas Muh Jamal Nganro. (*)