Komisi II Minta Bapenda Perkuat Digitalisasi Layanan Pajak

NUSANTARA1.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo mulai mengevaluasi kesiapan program kerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dalam menghadapi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026.

Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPRD dan jajaran Bappeda Kabupaten Gorontalo yang berlangsung di ruang Komisi II DPRD, Selasa 19 Mei 2026.

Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Arifin Kilo, bersama anggota komisi dan pimpinan Bappeda Kabupaten Gorontalo.

Dalam rapat itu, Komisi II menyoroti pentingnya langkah konkret Bappeda dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat.

Arifin menegaskan, sektor pendapatan daerah menjadi penopang utama jalannya program pembangunan pemerintah daerah. Karena itu, ia meminta seluruh program Bappeda disusun secara terarah dan memiliki target yang jelas.

“PAD ini menjadi kekuatan daerah dalam menjalankan pembangunan. Maka program Bapenda harus benar-benar fokus pada peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Arifin.

Selain mengevaluasi capaian program, DPRD juga menyoroti strategi Bappeda dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta upaya menggali sumber pendapatan baru yang dinilai masih memiliki potensi besar.

Menurut Arifin, inovasi pelayanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Ia pun meminta Bapenda mempercepat penguatan sistem digitalisasi pelayanan agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan perpajakan tanpa prosedur yang rumit.

“Pelayanan yang mudah dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dari situ kepatuhan wajib pajak bisa tumbuh,” katanya.

Komisi II juga ingin memastikan setiap program yang dijalankan Bapenda tidak hanya berorientasi pada target angka, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

DPRD Kabupaten Gorontalo, lanjut Arifin, akan terus mengawal berbagai langkah strategis Bappeda agar target PAD tahun 2026 dapat tercapai dan memberi dampak terhadap pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (*)