NUSANTARA1.ID – Transparansi pengelolaan anggaran kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa 19 Agustus 2025.
Agenda paripurna kali ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan delapan fraksi telah menyampaikan catatan kritis, mulai dari persoalan pelayanan medis, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga skema anggaran pembangunan infrastruktur.
“Semua masukan fraksi sudah dijawab gubernur. Kami harap bisa menyamakan persepsi dan interpretasi antara DPRD dan TAPD,” ungkap Thomas usai rapat.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo menyebut rancangan perubahan APBD tahun ini difokuskan pada empat aspek utama: peningkatan pelayanan publik, penguatan daya saing, peningkatan kesejahteraan sosial, serta reformasi birokrasi.
Sejumlah fraksi juga mendesak agar pengelolaan anggaran dilakukan lebih terbuka dan tepat sasaran, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (*)
![009 Paripurna Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tentang Ranperda APBD Perubahan 2025, Selasa 19 Agustus 2025. [foto: fikar/nusantara1]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2025/08/009-Paripurna.jpg)


![006 Investor Rapat koordinasi Komisi II DPRD bersama Dinas DPMPTSP Kabupaten Gorontalo. [foto:juna/nusantara1]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/05/006-Investor-200x112.jpg)
![IKN DPR RI meminta infastruktur IKN tetap dimanfaatkan meskipun belum menjadi ibu kota [foto:nusantara1]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2025/09/IKN-200x112.jpg)
![Rizal Bagja Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Mohamad Rizal Badja. [foto:ist]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2024/12/Rizal-Bagja-200x112.jpeg)


