Fraksi Partai Golkar Desak Pembangunan RSUD Dunda Segera Dilaksanakan 

NUSANTARA1.ID – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Gorontalo, Iskandar Mangopa mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk melanjutkan pembangunan ruang rawat inap RSUD MM. Dunda Limboto yang hingga kini belum tuntas.

Desakan tersebut muncul akibat kondisi pelayanan rumah sakit yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Iskandar Mangopa, persoalan rumah sakit tidak boleh dipersempit hanya sebagai urusan teknis pembangunan semata.

Ia menegaskan, rumah sakit merupakan fasilitas vital yang berkaitan langsung dengan nilai kemanusiaan. Keberadaan rumah sakit sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial.

Mulai dari petani, nelayan, masyarakat kecil hingga pejabat, semuanya bergantung pada layanan rumah sakit saat menghadapi masalah kesehatan.

Namun kondisi di RSUD MM. Dunda saat ini masih jauh dari harapan, keterbatasan ruang rawat inap menyebabkan pelayanan terhadap pasien menjadi tidak optimal, sehingga fungsi rumah sakit sebagai tempat pemulihan kesehatan belum sepenuhnya berjalan maksimal.

“Fasilitas ruang inap yang tidak sesuai kebutuhan pasien berdampak langsung pada kenyamanan serta proses penyembuhan, bahkan, dalam situasi tertentu, pasien justru mengalami ketidaknyamanan akibat kondisi ruang perawatan yang tidak representatif dan tidak memenuhi standar,” ungkap Iskandar Mangopa.

Berdasarkan itu, Iskandar Mangopa meminta agar persoalan yang selama ini menghambat kelanjutan pembangunan ruang rawat inap tidak lagi dijadikan alasan penundaan. Menurut Iskandar Mangopa, sisa anggaran pembangunan masih tersedia dan dinilai cukup untuk menyelesaikan pekerjaan yang tertunda.

“Pemerintah tinggal melanjutkan program yang sebelumnya sudah dirancang dan bahkan telah mendapat dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Jangan sampai program yang sudah ada justru terbengkalai,” tegasnya.

Lebih lanjut, Iskandar Mangopa mengungkapkan bahwa anggaran sekitar Rp42 miliar tersebut merupakan hasil perjuangan pemerintahan sebelumnya melalui lobi intensif ke pemerintah pusat.

Proses tersebut melibatkan berbagai SKPD, Bupati Gorontalo saat itu Nelson Pomalingo, serta telah dibahas secara resmi dalam DPRD periode sebelumnya. Ia menegaskan, dalam kondisi saat ini, mendapatkan anggaran sebesar itu bukanlah hal mudah.

“Jangan sampai pemerintahan hari ini terkesan di mata publik bahwa mengatur program yang sudah ada saja tidak mampu, apalagi berpikir dan merancang program yang belum ada,” kuncinya. (*)