Ini Usulan Strategis Windra Lagarusu Merespon Rencana Perubahan KUA PPAS 2026

NUSANTARA1.ID – Anggota DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada pemerintah dalam Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026.

Windra Lagarusu menilai sektor kesehatan perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, pendapatan dari sektor kesehatan, termasuk dana kapitasi puskesmas, memiliki potensi sekitar Rp10 miliar hingga Rp11 miliar sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah peningkatan status Rumah Sakit Tolinggula Melayani (RSTM). Ia mengatakan, meskipun telah berstatus rumah sakit, dalam sistem BPJS Kesehatan RSTM masih tercatat sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama sehingga pelayanan yang dapat diberikan masih terbatas.

Karena itu, Windra meminta pemerintah daerah segera menyusun perencanaan kebutuhan RSTM, termasuk pemenuhan empat dokter spesialis dan penambahan sedikitnya 10 tempat tidur sebagai syarat peningkatan status rumah sakit.

“Perencanaan kebutuhan rumah sakit harus segera disusun agar proses peningkatan status dapat direalisasikan,” ujarnya.

Selain sektor kesehatan, Windra mengapresiasi terealisasinya layanan listrik di Pulau Dudepo setelah puluhan tahun masyarakat menantikan akses listrik. Namun, menurutnya, pembangunan tidak boleh berhenti pada penyediaan listrik semata.

Ia berharap pemerintah daerah segera menyusun perencanaan pembangunan jalan yang menghubungkan antar dusun di Pulau Dudepo sehingga akses masyarakat terhadap pusat ekonomi dan pelayanan dapat semakin terbuka.

Menurut Windra, pembangunan jalan tersebut akan mempermudah distribusi hasil pertanian dan perikanan masyarakat serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah kepulauan.

Pada kesempatan yang sama, Windra juga mendorong pemerintah daerah menambah penyertaan modal pada Bank SulutGo (BSG). Menurutnya, penyertaan modal merupakan langkah strategis untuk menjaga aset daerah sekaligus meningkatkan potensi penerimaan daerah melalui pembagian dividen.

Ia menilai, dibandingkan membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) baru yang membutuhkan biaya dan tata kelola tersendiri, penambahan penyertaan modal di BSG lebih efektif karena dikelola secara profesional dan telah memberikan manfaat bagi daerah.Cabang Legislatif

Oleh karena itu, Windra berharap pemerintah daerah mempertimbangkan kembali alokasi penyertaan modal kepada BSG dalam perencanaan anggaran daerah sebagai salah satu strategi memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Gorontalo Utara.

Menutup penyampaiannya, Windra mengajak pemerintah daerah dan DPRD terus membangun sinergi dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis, khususnya di bidang kesehatan, infrastruktur, dan penguatan keuangan daerah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Gorontalo Utara. (*)