Ketua DPRD Minta Penyesuaian Tarif Lapak Pasmolim, Soroti Kondisi Ekonomi Daerah

NUSANTARA1.ID – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, meminta pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap besaran tarif lapak di Pasar Modern Limboto (Pasmolim). Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Selasa 10 Februari 2026.

Zulfikar Usira menegaskan, penyesuaian tarif perlu dilakukan seiring dengan kebijakan pemerintah daerah yang telah menurunkan tarif hingga 50 persen, sebagaimana disampaikan langsung oleh Bupati Gorontalo saat meninjau Pasmolim.

“Dari angka sebelumnya sekitar 600, kami minta disesuaikan kembali. Apalagi Pak Bupati sudah menyampaikan di Pasmolim ada penurunan 50 persen. Kami yakin Kepala Dinas Perindag, Pak Victor, bisa menyesuaikan hal tersebut,” ujar Zulfikar Usira.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa DPRD tidak memiliki kewenangan untuk menentukan besaran final tarif, termasuk angka 250 hingga 300 ribu rupiah yang berkembang di masyarakat.

“Soal besaran itu bukan kewenangan kami. Kewenangan ada di pemerintah daerah, dalam hal ini dinas teknis,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Zulfikar Usira menegaskan bahwa DPRD tidak hanya menampung aspirasi para pedagang, tetapi juga berupaya mendorong realisasi solusi yang berpihak kepada masyarakat.

“Apa yang menjadi keluhan dan aspirasi Bapak dan Ibu pedagang, bukan hanya kami tampung, tetapi kami perjuangkan untuk direalisasikan. Ini bentuk tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap rakyat,” tegasnya.

Ia juga menjelaskan bahwa retribusi yang dibayarkan pedagang kepada pemerintah daerah tidak masuk ke kantong pejabat, melainkan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, perbaikan jalan, serta fasilitas pasar.

Zulfikar Usira turut menyoroti kondisi fiskal daerah yang saat ini mengalami tekanan. Ia menyebutkan APBD Kabupaten Gorontalo berada di kisaran Rp1,4 triliun, namun mengalami pengurangan sekitar Rp300 miliar pada tahun 2026, sementara belanja pegawai mencapai hampir Rp1 triliun.

“Kondisi ini tentu harus menjadi pertimbangan bersama, sehingga kebijakan yang diambil tetap realistis dan berpihak pada rakyat,” ujarnya.

Selain penyesuaian tarif, Zulfikar Usira mendorong optimalisasi fungsi Pasmolim dengan mengaktifkan seluruh lapak, termasuk memastikan penjualan sembilan bahan pokok seperti ikan berada di dalam pasar modern. Menurutnya, kehadiran kebutuhan pokok akan meningkatkan aktivitas belanja dan menggerakkan lapak-lapak lain.

“Kalau orang belanja ikan, tidak mungkin hanya beli ikan. Mereka pasti belanja kebutuhan lain. Ini solusi untuk menghidupkan pasar,” kata Zulfikar Usira.

RDP tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Yulis Igirisa, dan dihadiri sejumlah anggota Komisi II, Kepala Dinas Perindag dan UMKM, perwakilan Asosiasi pedagang Pasmolim, serta pihak terkait lainnya. (*)