Terkait Bandara IMIP, Luhut Panjaitan Akhirnya Angkat Suara 

NUSANTARA1.ID – Kini tengah ribut tentang Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali. Itu lantas memaksa mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan angkat suara.  

Pria yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) itu mengakui izin pembangunan Bandara IMIP, Morowali, Sulawesi Tengah, diambil ketika pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan saat izin diputuskan, ia menjabat sebagai Menko Marves. Saat itu, keputusan diambil saat rapat dengan menteri terkait yang tergabung dalam kabinet Jokowi.

“Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang saya pimpin bersama sejumlah instansi terkait,” ujar Luhut dalam catatannya, Senin 1 Desember 2025.

Ia menyebutkan pembangunan bandara IMIP diberikan sebagai fasilitas bagi investor yang menanamkan modalnya di proyek hilirisasi di Morowali. Luhut mengatakan banyak negara pun melakukan hal yang sama.

“Sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand. Jika mereka berinvestasi US$20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional,” jelasnya.

Luhut mengatakan saat itu, izin khusus yang diberikan kepada Bandara IMIP adalah hanya untuk melayani penerbangan domestik. Artinya, memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan.

“Tak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” tegasnya.

Dalam penjelasan ini, Luhut juga menekankan tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.

“Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, saya tegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh saya,” terangnya.

Ia pun menantang semua pihak yang meragukan keputusannya untuk datang kepadanya dan ia siap bertanggung jawab. Sebab, tujuan utamanya adalah hilirisasi yang saat ini dampaknya sangat positif bagi Indonesia.

“Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak kepada China atau Amerika, kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu China adalah satu-satunya negara yang siap masuk,” kuncinya. (*)