Aliansi Mahasiswa Desak Kepala BPJS Kesehatan Gorontalo Dicopot, DPRD Siapkan RDP

NUSANTARA1.ID – Aliansi Persatuan Mahasiswa Kesehatan dan Masyarakat Gorontalo mendorong DPRD Provinsi Gorontalo untuk merekomendasikan pencopotan kepala BPJS Cabang Gorontalo. 

Hal ini ditegaskan mereka dalam aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa 9 September 2025.

Mereka mendesak pencopotan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo karena dianggap semena-mena dan tidak memahami kondisi riil pelayanan kesehatan di daerah.

Korlap aksi, Majid Mustaki, menegaskan bahwa keberadaan BPJS yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat justru menimbulkan banyak persoalan di lapangan.

“Kami menilai Kepala Cabang BPJS harus dicopot karena telah mengancam instansi kesehatan dan tidak paham kearifan lokal. Ini merugikan masyarakat,” tegas Majid.

Dalam aksinya itu, aliansi mahasiswa kesehatan dan masyarakat ini sempag membeberkan sejumlah masalah yang terjadi akibat kebijakan BPJS di Gorontalo, yang di antaranya: 144 penyakit yang seharusnya bisa dicover BPJS, namun prakteknya sering terkendala.

Jam pelayanan puskesmas yang hanya sampai pukul 02.00 Wita, sementara pasien yang membutuhkan rujukan ke rumah sakit harus menunggu rekomendasi.

“Kalau pasien sudah darurat, bagaimana nasibnya?” kritik Majid.

Kekosongan obat, bahkan paracetamol dilaporkan habis di apotek rumah sakit.

Pemutusan kerjasama RS Bioklinik oleh BPJS, yang dinilai merugikan masyarakat.

Kasus pergantian Dirut RS Dunda, yang diduga akibat tekanan BPJS karena rumah sakit membeli resep obat di luar jalur rumah sakit.

Mahasiswa yang merasa banyaknya pelanggaran, ketidakpuasan penerapan dan pelayanan juga menuding laporan BPJS tidak sesuai kenyataan.

“BPJS selalu bilang semua berjalan baik, padahal fakta di lapangan jauh berbeda. Kami minta DPRD menghadirkan direktur rumah sakit, tenaga kesehatan, serta dinas kesehatan untuk buka suara,” ujar Majid.

Aksi ini pun diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, La Ode Haimudin melalui diskusi yang digelar di ruang Dulohupa DPRD.

Setelah sekitar dua jam berdiskusi, La Ode berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP).

“Hari Senin depan atau Selasa, akan dikoordinasikan, kami akan gelar RDP dengan menghadirkan pihak-pihak terkait, termasuk BPJS dan rumah sakit,” kata La Ode.

Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga ada langkah tegas terhadap Kepala Cabang BPJS Kesehatan Gorontalo.

“Kami akan terus mengawal ini sampai tuntas. Kasihan masyarakat,” tutup Majid. (*)