Terkait Insiden Penarikan Berita, Komisi I Undang Dinas Kominfo dan Statistik 

NUSANTARA1.ID – Menyikapi insiden penarikan salah satu berita dari media daring baru-baru ini, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo menggelar pertemuan khusus bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Statistik Provinsi Gorontalo beserta Juru Bicara Gubernur, Senin (5/5).

Dalam rapat itu, yang menjadi agenda utama yakni mengevaluasi mekanisme penyebaran informasi serta menyusun langkah antisipatif agar kejadian serupa tidak terulang.

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Kristina Femmy Udoki, menegaskan bahwa penarikan sebuah berita menandakan adanya kesalahan serius dalam penyampaian informasi kepada publik.

“Jika sampai ada berita yang harus ditarik, menandakan adanya preseden buruk dari media yang informasinya bersumber dari Kominfo. Ini juga yang kita antisipasi,” ujar Femmy, begitu dia akrab disapa.

Ia menilai bahwa kejadian semacam itu tidak hanya merugikan media, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap sumber informasi resmi pemerintah.

Karena itu, ia mendesak Kominfo untuk memperketat verifikasi sebelum merilis data atau pernyataan ke media massa.

“Kominfo harus lebih cermat. Pastikan informasi yang diberikan kepada media sudah terverifikasi dan tidak menyesatkan. Ini bukan soal menekan media, tapi soal menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Selain menyoroti aspek teknis penyebaran informasi, Femmy juga mengkritik kondisi kebebasan pers di Provinsi Gorontalo.

Ia menyebut bahwa intervensi pemerintah dalam kerja sama media turut berkontribusi pada rendahnya indeks kebebasan pers di daerah itu.

“Mengapa indeks kebebasan pers kita rendah? Salah satunya karena pemerintah ikut campur terlalu jauh dalam kerja sama dengan media. Jangan sampai kerja sama itu justru menjadi alat membungkam,” tegasnya.

Menurutnya, DPRD dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin ruang gerak pers tetap terbuka dan tidak dibatasi oleh pihak manapun.

Ia mendorong seluruh pihak, termasuk lembaga legislatif, untuk lebih transparan dalam menyampaikan informasi kepada wartawan.

“Jika ada informasi penting, sampaikan saja ke media. Tapi jangan batasi mereka. Pers harus bebas, karena mereka bagian dari kontrol demokrasi,” tutup Femmy. (**)