Umar Karim Masih Ragukan BLUD SMK 1 Limboto

NUSANTARA1.ID – Wakil Ketua Pansus LKPJ Gubernur Gorontalo, Umar Karim meragukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 1 Negeri Limboto.

Hal ini menjadi salah satu perhatian saat kunjungan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Gorontalo Tahun 2024 oleh DPRD Provinsi Gorontalo di SMK Negeri 1 Limboto, Jumat (11/4).

Umar Karim mengatakan, dalam hal rencana penerapan BLUD di lingkungan sekolah dirinya masih memiliki sejumlah keraguan.

Diantaranya, ia mengkhawatirkan dalam penerapannya kemungkinan akan ada beberapa hal yang berpotensi tumpang tindih tanggung jawab, seperti kepala sekolah yang juga akan mengambil bagian dalam struktur BLUD sekolah.

“Saya memang masih ragu, masih saya kaji mendalam soal BLUD ini. Karena walau sudah ada aturannya, masih ada beberapa saya lihat yang berpotensi akan merepotkan,” ujar Umar Karim.

Menurutnya, selain tanggung jawab pihak sekolah dalam penerapan hal ini, bagian pengawasan juga perlu dipertanyakan.

Umar juga khawatir, jika nantinya pengawasan yang dilakukan hanya berorientasi pada keuangan sekolah yang dikelola secara mandiri dari hasil BLUD.

“Pengawasan itu juga penting dalam penerapan ini, tapi nanti kalau pengawasan dilakukan untuk persoalan ang saja, itu bahaya. Harus hati-hati,” tegasnya.

Diketahui, BLUD merupakan sistem pengelolaan keuangan yang dinilai fleksibel untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BLUD dihadirkan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) juga untuk  meningkatkan akuntabilitas dan memungkinkan sekolah meningkatkan mutu pendidikan dengan memberikan ruang bagi siswa ikut terlibat dalam sistem tersebut. (**)