Percepat Digitalisasi Lewat Penerapan ETPD

Nusantara1.id, GORONTALO – Pemerintah Provinsi Gorontalo terus melakukan upaya percepatan digitalisasi. Hal itu dilakukan dengan cara penerapan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) terus yang kerja sama yang dikerjasamakan dengan Bank Indonesia Perwakilan setempat. 

Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer mengatakan, hal ini merupakan bagian dari upaya untuk mendorong percepatan transformasi digital di daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

“Penerapan ETPD merupakan bagian dari upaya transparansi sistem pemerintahan dan keuangan di daerah, mengoptimalkan transaksi belanja dan pendapatan, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital,” Katanya dalam High Level Meeting TP2DD di Ruang Pertemuan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Kamis (18/8/2022).

Dalam pelaksanaannya, Penerapan ETPD ini dilakukan melalui penyediaan kanal pembayaran nontunai seperti QRIS, ATM Elektronik, internet mobile, SMS banking, hingga aplikasi e-commerce. Transaksi non tunai ini secara internal dinilai sangat membantu untuk mengetahui aliran transaksi dengan didukung oleh bukti-bukti yang sah.

“Terutama dalam pengendalian kas dan mewujudkan tertib administrasi atas pengelolaan kas yang kemudian akan menghasilkan laporan posisi kas secara real sehingga kita bisa belanja lebih efektif serta pola penyerapan anggaran lebih optimal, teratur dan terukur dengan baik,” Katanya menerangkan. 

Di tempat yang sama, Sekretaris TP2DD Danial Ibrahim mengungkapkan, dalam Indeks ETPD tahun sebelumnya Pemprov Gorontalo termasuk pada kategori maju dengan capaian 77 persen. Namun pada semester satu tahun 2022 ini, Pemprov Gorontalo berhasil masuk kategori Digital dengan capaian 86,3 persen.

Hal ini, kata Danial Ibrahim, menandakan progres penerapan ETPD mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Karena itu, untuk mendorong percepatan digitalisasi di daerah, Pemprov Gorontalo bersama TP2DD akan mensosialisasikan penerapan ETPD ke masyarakat dengan memulai dari lingkup ASN terlebih dahulu.

“Jangankan masyarakat yang di pelosok, ASN saja masih ada sebagian yang belum menerapkan ETPD khususnya yang ada di Pemprov Gorontalo. Dengan adanya anggota TP2DD nanti dinas-dinas lainnya akan diusut. Kita harus rajin untuk sosialisasi di kalangan kita dulu, kemudian kita ke masyarakat luas,” tuturnya. (*)