Rencana Pembangunan Akses ke Pinogu Didukung BPJN Gorontalo

NUSANTARA1.ID – Perjuangan membuka akses jalan menuju Pinogu mendapat dukungan dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Gorontalo yang memastikan pembangunan akses strategis tersebut sangat memungkinkan untuk didorong secara bertahap mulai 2028.

Sinyal positif itu disampaikan Plh Kepala BPJN Gorontalo, Jemi Dunda, usai menerima kunjungan Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, bersama Tim Percepatan Pembangunan Pinogu (TP3), Selasa 11 AGustus 2026.

Jemi menyebut, sejumlah persyaratan yang menjadi pintu masuk pengusulan pembangunan kini mulai dipenuhi. Artinya, perjuangan yang selama ini dilakukan Pemkab Bone Bolango bersama TP3 perlahan bergerak dari meja pembahasan menuju tahap pengusulan.

“Intinya kami sangat mendukung pembangunan akses menuju Pinogu. Semua persyaratan tadi sudah dirapatkan dan sudah mulai berangsur-angsur dipenuhi,” kata Jemi Dunda.

Ia berharap seluruh persyaratan tersebut dapat segera dirampungkan sehingga usulan pembangunan akses Pinogu bisa segera didorong melalui mekanisme yang berlaku di pemerintah pusat.

“Semoga dalam waktu dekat ini sudah bisa diusulkan sehingga bisa kita tangani minimal 2028 saat kita mulai pelaksanaan,” lanjutnya.

Menurut Jemi, pembangunan akses Pinogu tidak harus menunggu seluruh kebutuhan anggaran tersedia dalam satu tahun. Pekerjaan justru dapat disusun dalam skema bertahap sesuai kemampuan fiskal pemerintah.

Dalam skema Inpres Jalan Daerah (IJD), setiap kegiatan memiliki batas maksimal anggaran Rp50 miliar, sementara total usulan untuk setiap kabupaten/kota maksimal Rp100 miliar.

Skema tersebut, kata Jemi, dapat dimanfaatkan untuk membangun akses Pinogu secara berkesinambungan. Sebagian ruas dikerjakan pada 2028, kemudian diteruskan pada tahun berikutnya hingga seluruh pekerjaan mencapai target.

“Bisa dianggarkan per tahap. Tahun 2028 berapa miliar dulu, tahun berikutnya beberapa miliar lagi sampai tuntas,” ujarnya.

Meski demikian, ada satu hal penting yang harus dijaga, yakni kesinambungan program. Jemi menegaskan pembangunan harus dirancang sebagai satu program utuh agar pekerjaan pada tahun berikutnya dapat diposisikan sebagai lanjutan dari pekerjaan sebelumnya.

“Programnya satu, sehingga nama paketnya bisa disebutkan lanjutan dari bagian sebelumnya. Itu bisa lebih mudah disetujui oleh pusat,” jelasnya. (*)