NUSANTARA1.ID – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dari Fraksi PKS, Mohamad Rizal Badja, menegaskan penolakannya terhadap wacana penempatan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian.
Menurut Rizal, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden sudah tepat dan perlu dipertahankan agar institusi kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara maksimal.
“Pada intinya saya menolak Polri berada di bawah kementerian. Polri harus tetap seperti sekarang, berada di bawah Presiden,” ujar Rizal saat dikonfirmasi, Rabu 28 Januari 2026.
Ia menjelaskan, dengan berada langsung di bawah Presiden, Polri memiliki garis komando dan tanggung jawab yang jelas sehingga lebih efektif dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau Polri dibawa ke bawah kementerian, tentu akan agak sulit untuk bekerja lebih maksimal karena masih ada jenjang birokrasi kementerian. Berbeda jika langsung bertanggung jawab kepada Presiden,” jelasnya.
Rizal menambahkan, fokus utama saat ini seharusnya adalah memastikan reformasi Polri yang sedang berjalan dapat dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh.
“Bagaimana supaya reformasi Polri benar-benar dijalankan dengan baik, sehingga Polri bisa menjadi harapan masyarakat,” pungkasnya. (*)
![Rizal Bagja Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Mohamad Rizal Badja. [foto:ist]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2024/12/Rizal-Bagja.jpeg)
![006 Investor Rapat koordinasi Komisi II DPRD bersama Dinas DPMPTSP Kabupaten Gorontalo. [foto:juna/nusantara1]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/05/006-Investor-200x112.jpg)
![IKN DPR RI meminta infastruktur IKN tetap dimanfaatkan meskipun belum menjadi ibu kota [foto:nusantara1]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2025/09/IKN-200x112.jpg)
![Rizal Bagja Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Mohamad Rizal Badja. [foto:ist]](http://nusantara1.id/wp-content/uploads/2024/12/Rizal-Bagja-200x112.jpeg)




