Banggar Desak Dinas Perikanan dan Kelautan Maksimalkan Potensi PAD

NUSANTARA1.ID – Banggar DPRD Gorontalo Utara mendesak Dinas Perikanan dan Kelautan untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak menjadikan faktor alam atau cuaca buruk sebagai alasan utama rendahnya realisasi penerimaan daerah.

Desakan itu disampaikan Anggota Banggar DPRD Gorontalo Utara, Windra Lagarusu, saat memimpin pembahasan anggaran bersama Dinas Perikanan dan Kelautan.

Dalam rapat tersebut terungkap, Dinas Perikanan dan Kelautan mengampu dua jenis retribusi, yakni Retribusi Pelelangan Ikan dan Retribusi Sentra Pengolahan Ikan.

Untuk Retribusi Pelelangan Ikan, target penerimaan ditetapkan sebesar Rp112 juta dan telah terealisasi Rp113 juta. Sementara Retribusi Sentra Pengolahan Ikan dengan target Rp6 juta baru terealisasi Rp2 juta.

Windra menilai, faktor gelombang tinggi dan kondisi cuaca yang memengaruhi hasil tangkapan nelayan tidak seharusnya menjadi alasan yang menggeneralisasi rendahnya capaian PAD.

“Soal badai dan ombak itu di luar kendali kita, tidak usah dipersoalkan. Yang perlu kita rumuskan adalah apa yang berada dalam otoritas kita sebagai dinas pengampu untuk meningkatkan PAD. Alasan ombak tidak boleh dijadikan alasan yang menggeneralisasi tidak tercapainya PAD,” tegas Windra.

Menurut Windra, pemerintah daerah harus lebih fokus mengoptimalkan berbagai faktor yang berada dalam kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan. Terlebih, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki wilayah pesisir dan laut yang luas dengan potensi kelautan dan perikanan yang besar.

Potensi tersebut, kata dia, harus dikelola secara optimal agar sektor kelautan dan perikanan dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD daerah.

Windra juga meminta Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan menyusun strategi teknis peningkatan PAD secara terukur dan terdokumentasi. Dokumen tersebut dinilai penting sebagai pedoman kerja bagi seluruh aparatur di lingkungan dinas.

“Kami berharap ada rumusan dan strategi teknis yang sudah dirumuskan secara baku oleh Dinas Perikanan. Dokumen itu menjadi kerangka kerja seluruh PNS di dinas tersebut, khususnya dalam peningkatan PAD. Ide-ide inovatif harus terdistribusi ke seluruh pegawai agar bisa bekerja secara kolektif,” ujarnya.

Ia juga menyarankan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki dokumen rumusan teknis yang menjadi pedoman dalam mengoptimalkan potensi PAD sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Selain meningkatkan penerimaan dari retribusi yang telah berjalan, Windra mendorong Dinas Perikanan dan Kelautan mengidentifikasi sumber-sumber retribusi baru yang sah dan berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Menurutnya, strategi yang terencana dan terukur diperlukan agar sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo Utara. (*)