Ini Agenda Pertemuan DPRD Provinsi Gorontalo dengan Bappenas 

NUSANTARA1.ID – Pimpinan dan anggota Komisi III dan Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia. 

DPRD Provinsi Gorontalo diterima jajaran Bappenas, di antaranya Direktur Alokasi Anggaran Pembangunan Pusat dan Daerah, serta Plt. Direktur Sumber Daya Air. 

Sejumlah agenda dibahas dalam pertemuan, antaranya  terkait pencairan dan penertiban Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk paket pekerjaan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT), Daerah Irigasi (DI) dan Inpres Jalan Daerah (IJD) Tahun Anggaran 2026, serta kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Laode Haimuddin yang memimpin kunjungan tersebut menyampaikan berbagai kebutuhan dan kendala pembangunan di daerah yang membutuhkan dukungan serta sinkronisasi dengan pemerintah pusat melalui Bappenas.

Sektor infrastruktur, DPRD Provinsi Gorontalo menekankan pentingnya kepastian pencairan dan penertiban DIPA agar pelaksanaan paket pekerjaan JIAT, DI dan IJD Tahun 2026 dapat berjalan tepat waktu.

DPRD menilai keterlambatan penurunan DIPA dapat berdampak terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan dilapangan, terutama proyek yang memiliki rentang waktu pengerjaan terbatas.

Komisi III juga mendorong adanya fleksibilitas dalam pelaksanaan program infrastruktur, termasuk kemungkinan penerapan skema penarikan dana atau relaksasi pencairan serta pengalihan sejumlah pekerjaan ke pola kontrak tahun jamak (multi-years).

Terkait pembahasan JIAT, DPRD turut menyampaikan kondisi keterbatasan tenaga teknis dan kontraktor lokal yang memiliki kemampuan serta peralatan untuk pekerjaan pengeboran sumur dalam. Gorontalo diproyeksikan memperoleh alokasi 26 titik sumur bor air tanah.

Namun, keterbatasan sumber daya pelaksana menjadi salah satu tantangan yang perlu dicarikan solusi agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

Selain JIAT, DPRD juga menyoroti pelaksanaan program IJD serta kebutuhan pembangunan jalan dan irigasi yang lebih merata di wilayah Gorontalo. DPRD berharap perencanaan pembangunan pusat dapat mempertimbangkan kebutuhan daerah secara menyeluruh, termasuk kesinambungan antara pembangunan jalan, drainase dan infrastruktur pengairan.

Pada sektor kesehatan, Komisi IV menyampaikan perhatian serius terhadap kelanjutan pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie. Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit tingkat provinsi dan memiliki peran penting dalam memperkuat sistem rujukan kesehatan di Gorontalo.

Karena kebutuhan pembangunan yang besar, DPRD mendorong agar dukungan pemerintah pusat dapat diarahkan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan rumah sakit tersebut.

Komisi IV menilai keterbatasan kemampuan fiskal daerah, terutama setelah adanya penyesuaian dan pemotongan transfer ke daerah, membuat pembangunan RS Ainun Habibie harus dilakukan secara bertahap melalui kemampuan anggaran daerah dan pemanfaatan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Karena itu, dukungan perencanaan dan penganggaran dari pemerintah pusat menjadi sangat penting agar pembangunan tidak berjalan terlalu lama.

Selain persoalan infrastruktur dan kesehatan, dalam kunjungan tersebut DPRD juga membahas kebutuhan anggaran serta dokumen pendukung untuk penanganan bencana melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Akhir penyampaian Laode Haimuddin, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya DPRD memperjuangkan kebutuhan pembangunan Gorontalo melalui koordinasi langsung dengan pemerintah pusat.

“Program strategis daerah membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga sehingga harus diperkuat sejak tahap perencanaan dan penganggaran,” pungkasnya. (*)