Komisi IV Minta OPD Terkait Optimalkan Pengawasan Perusahaan ‘Nakal’ 

NUSANTARA1.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo mendorong Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo agar tidak hanya berfokus pada pengawasan ketenagakerjaan, tetapi juga mampu menghadirkan program inovatif yang mendorong lahirnya wirausaha baru. 

Ketua Komisi IV, Ikbal Alaydrus menyatakan, keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan maupun inovasi program. 

“Perlu ada kolaborasi dengan sejumlah perangkat daerah agar program peningkatan kualitas sumber daya manusia tidak hanya berorientasi pada penempatan tenaga kerja, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru melalui sektor usaha,” kata Ikbal usai rapat pembahasan KUA PPAS APBD 2027, bersama Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi, Selasa 21 Juli 2026.

Hal lain yang menjadi sorotan Komisi IV adalah pengawasan terhadap perusahaan yang belum sepenuhnya berpihak kepada hak-hak tenaga kerja. Ia berharap ada sanksi tegas terhadap perusahaan yang  melanggar ketentuan, agar ada efek jera bagi perusahaan lainnya.

“Walaupun saat ini jumlah pengawas ketenagakerjaan masih sangat terbatas dibandingkan banyaknya perusahaan yang harus diawasi. Kami berharap hal ini tidak mengurangi upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak pekerja,” tegasnya. (*)