Sidak SPBU, Ini yang Ditemukan Komisi II Terkait Barcode 

Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo saat melakukan Sidak di sejumlah SPBU [foto:dok/humas]
Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo saat melakukan Sidak di sejumlah SPBU [foto:dok/humas]

NUSANTARA1.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo bersama Pertamina melakukan inspeksi mendadak (sidak) di lima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Gorontalo, Kamis 8 Januari 2026. Sidak tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat terkait penyaluran solar bersubsidi.

Lima SPBU yang menjadi sasaran sidak yakni SPBU Hepuhulawa, Hunggaluwa, Isimu, Ulapato, dan Luhu. Dari hasil sidak tersebut, Komisi II menemukan adanya ketidaksesuaian data barcode kendaraan dengan plat nomor, khususnya pada kendaraan jenis truk.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Gorontalo, Mohamad Rizal Badja, mengatakan temuan tersebut menjadi perhatian serius karena berpotensi menimbulkan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Bacaan Lainnya

“Kami menemukan adanya barcode yang tidak sesuai dengan plat nomor kendaraan. Hal ini penting untuk segera ditertibkan agar penyaluran solar bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat diakses oleh masyarakat yang berhak,” ujar Rizal Badja.

Selain itu, Komisi II juga memantau penyaluran solar bersubsidi kepada para petani yang telah mengantongi rekomendasi dari Dinas Pertanian. Berdasarkan hasil pemantauan, penyaluran solar kepada petani dinilai masih berjalan sesuai ketentuan.

“Untuk penyaluran solar bersubsidi kepada petani yang memiliki rekomendasi, Alhamdulillah masih aman. Yang menjadi persoalan utama hanya terkait barcode yang tidak sesuai,” jelasnya.

Rizal Badja menambahkan, sidak ini bertujuan memastikan tidak terjadi penimbunan maupun kelangkaan solar bersubsidi, mengingat masih banyak keluhan dari masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan industri rumahan yang kerap tidak mendapatkan solar meski telah mengantri.

“Kami meminta Pertamina dan operator SPBU untuk menertibkan penyaluran solar bersubsidi. Kami juga mengimbau masyarakat agar melaporkan setiap kejanggalan yang ditemukan di lapangan,” katanya.

Menurutnya, persoalan penyaluran BBM bersubsidi merupakan masalah nasional yang terjadi di berbagai daerah, sehingga memerlukan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan.

“Temuan ini akan menjadi bahan evaluasi kami bersama Pertamina dan operator SPBU agar kedepan penyaluran solar bersubsidi benar-benar tepat sasaran,” kuncinya. (*)

Pos terkait