Rizal Badja: Banyak Aspirasi Masyarakat Belum Masuk Program OPD

NUSANTARA1.ID – Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, Mohamad Rizal Badja, menyoroti belum meratanya program bantuan yang masuk dalam pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Rizal mengungkapkan, masih banyak usulan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD belum terakomodasi dalam program yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Tak semua usulan teman-teman DPRD tercover di OPD. Contohnya di Dinas Koperasi dan UMKM, yang disediakan hanya Rp200 juta untuk pokir, dan kami sudah melihat daftar nama penerima. Sementara di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ada program bantuan untuk Industri Kecil Menengah (IKM) sekitar Rp1 miliar, tetapi itu bukan pokir, melainkan program Bupati,” kata Rizal saat rapat kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD di ruang rapat paripurna DPRD, pada Selasa 7 Oktober 2025.

Menurut Rizal, jika dana bantuan untuk IKM tersebut dibagi ke unit usaha kecil di desa-desa, maka bisa menjangkau sekitar 800 penerima. Namun, karena tidak masuk melalui pokir DPRD, anggota dewan kesulitan memberikan jawaban ketika masyarakat menanyakan program bantuan tersebut.

“Sebagai wakil rakyat, kami sering ditanya masyarakat soal bantuan pemerintah. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat di setiap daerah pemilihan juga bisa merasakan manfaat program, bukan hanya di wilayah tertentu,” tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai politisi yang dipilih oleh rakyat, anggota DPRD memiliki tanggung jawab untuk membawa aspirasi masyarakat ke dalam program pembangunan, tidak hanya dalam bentuk infrastruktur, tetapi juga bantuan ekonomi seperti untuk pelaku IKM dan UMKM.

“Harapan kami, bantuan yang sudah ada di OPD bisa dialokasikan lebih merata, agar tidak hanya dirasakan oleh kelompok atau wilayah tertentu saja. Ini penting supaya kehadiran kami sebagai wakil rakyat juga dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Rizal menekankan, pemerataan bantuan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja DPRD sekaligus memastikan manfaat program pemerintah dapat dinikmati masyarakat secara luas. (*)