Femmy Udoki Berhasil Yakinkan Forum, DPRD Setuju Anggarkan KPID dan KIP pada 2026

NUSANTARA1.ID – Desakan Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo agar anggaran untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Publik (KIP) tetap dialokasikan pada APBD 2026 akhirnya disetujui bersama seluruh anggota DPRD.

Persetujuan itu dicapai dalam Rapat Paripurna ke-39 yang digelar Senin 11 Agustus 2025, bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2026 antara DPRD dan Pemprov Gorontalo.

Anggota Komisi I DPRD, Femmy Udoki, menegaskan pihaknya keberatan dengan penghapusan anggaran dua lembaga tersebut.

Mengingat, KPID dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dan KIP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kalau memang sampai dibubarkan, ini preseden buruk bagi Gorontalo. Komisi I juga akan ikut bertanggung jawab jika hal itu terjadi,” tegas Femmy.

Kata dia, sebelumnya pemerintah beralasan bahwa penurunan anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dari Rp17 miliar menjadi Rp14 miliar membuat beberapa item, termasuk untuk KPID dan KIP, dinilai perlu dihapus.

Namun, Femmy membandingkan bahwa meski daerah lain juga melakukan efisiensi, mereka tetap mempertahankan anggaran dua lembaga ini.

“Berapapun jumlahnya, tetap harus ada, karena ini perintah undang-undang,” ujarnya.

Diketahui, KPID Gorontalo saat ini mengawasi 20 lembaga penyiaran swasta, sementara KIP memastikan keterbukaan informasi publik.

Dalam pandangan Komisi I, menghilangkan anggaran bagi keduanya merupakan kemunduran, apalagi di era digitalisasi informasi.

Selain itu pihaknya juga mendorong KPID dan KIP berinovasi agar kinerjanya semakin mendapat perhatian dari pemerintah provinsi.

“Bisa jadi programnya dianggap sama seperti tahun lalu, mungkin itu menjadikannya bukan prioritas. Maka kami dorong agar ada gebrakan baru,” kata Femmy.

Usulan Komisi I tersebut3 pun disetujui dan mencapai kesepakatan bersama dalam forum paripurna, sehingga anggaran untuk KPID dan KIP dipastikan tetap masuk dalam APBD 2026. (*)