Pendapatan dan Belanja Harus Seimbang

Nusantara1.id, GORONTALO – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengingatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gorontalo agar belanja dan pendapatan negara berjalan seimbang. Hal ini dalam rangka menekan defisit anggaran tahun depan dan menuju normalisasi pada APBD 2023. 

“Kami akan lebih fokus ke situ, apakah pendapatan dan pengeluaran daerah berimbang. Ingat ini yang akan menjadi fokus kami,” kata Ketua DPRD, Syam T. Ase dalam pembahasan KUA-PPAS APBD 2023. 

Syam mengatakan, dari pembahasan yang setiap tahunnya OPD dituntut dengan target pendapatan yang cukup tinggi. Sementara banyak OPD tak mencapai target tersebut, sehingga porsi belanja pun seharusnya disesuaikan dengan pencapaian PAD. Bukan sebaliknya, belanja paling besar sementara pemasukan melalui pendapatan sangat minim. Seharusnya seimbang antara pendapatan dan belanja, karena jika belanja lebih banyak dari pendapatan dipastikan kas daerah akan defisit tetapi sebaliknya jika pendapatan lebih besar dari pada belanja sudah dipastikan daerah akan mengalami surplus. 

“Tetapi yang terjadi saat ini pendapatan sedikit, belanja yang besar ditambah lagi tahun depan kita akan mencicil pengembalian dana PEN, sudah pasti daerah punya cadangan dana menutupi semua itu,” ungkap Syam. 

Ia menambahkan, dari pembahasan terungkap ada beberapa OPD yang PAD nya sedikit, bahkan ada OPD yang tak mencapai Rp 50 juta dan ini sangat memprihatinkan. 

“OPD menuntut daerah memberikan anggaran, tetapi OPD sendiri tak melakukan upaya memaksimalkan PAD,” ketus Syam.

Politisi PPP ini berharap, ditahun mendatang OPD harus lebih kreatif dalam melakukan inovasi bagaimana mendapatkan PAD yang maksimal, bukan sebaliknya. 

“Semoga kedepan OPD nya bisa lebih berinovasi dan tidak hanya sekedar mengandalkan program yang sudah ada untuk menarik PAD, tetapi harus lebih sigap mencari potensi PAD,” tegasnya. 

Syam menambahkan, pembahasan KUA-PPAS APBD 2023 akan ditargetkan rampung sebelum satu bulan berdasarkan rencana awal pembahasan. Banggar DPRD dan TAPD bersepakat seluruh materi ditargetkan selesai dalam satu pekan. 

“Target kita pembahasan hanya akan menghabiskan waktu satu pekan. Setelah semua rampung KUA-PPAS segera kita paripurnakan,” tandasnya. (*)