NUSANTARA1.ID – Anggota Komisi I, Yeyen S. Sidiki, menyayangkan tidak adanya anggaran tambahan dalam APBD Perubahan untuk Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Gorontalo.
Yeyen S. Sidiki menilai keterbatasan dana ini sangat ironis, mengingat Dukcapil merupakan garda terdepan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat setiap harinya.
Hal ini diungkapkan Yeyen S. Sidiki pada rapat bersama OPD membahas KUA PPAS APBD Perubahan 2026, Selasa 28 Juli 2026.
Olehnya, Yeyen S. Sidiki mendorong koordinasi cepat dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mendongkrak sumber pendanaan alternatif.
“Kami ingin memastikan program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tetap menjadi prioritas. Karena itu, kebutuhan anggaran harus disusun berdasarkan data yang terukur agar dapat diperjuangkan dalam pembahasan APBD,” tegasnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Dukcapil melaporkan bahwa dalam APBD induk urusan Dukcapil mendapatkan anggaran Rp 731 juta, dengan realisasi anggaran Rp 446 juta. Untuk APBD Perubahan, bidang dukcapil tidak mendapatkan tambahan anggaran. (*)
![004 Evlin Sunge Anggota DPRD Gorontalo Utara, Evelin K Sunge saat menyerahkan bantuan sarana dan prasarana perikanan serta pertanian untuk masyarakat Desa Hutakalo. [foto:dok/ist]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/004-Evlin-Sunge-200x112.png)

![026 Tambah Stok CBP Pertemuan gabungan komisi bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag RI. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/026-Tambah-Stok-CBP-200x112.jpg)
![025 Tambang PT CBM Bonepantai Legislator saat menerima aksi massa, di halaman Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/025-Tambang-PT-CBM-Bonepantai-200x112.jpg)

![023 Komisi IV Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat berbincang dengan warga yang ikut dalam Majelis Taklim Nurul Iman. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/023-Komisi-IV-200x112.jpg)

