Soroti Kinerja Pemda, DPRD Nilai Kajian Perampingan OPD Belum Jelas

NUSANTARA1.ID – Proses pembahasan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kabupaten Gorontalo menuai sorotan dari internal DPRD. Anggota Panitia Khusus (Pansus), Ramsi Sondakh, menilai pembahasan masih berjalan tanpa pijakan yang kuat akibat belum adanya dokumen pendukung dari pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ramsi dalam rapat internal Pansus yang berlangsung di ruang Dulohupa DPRD, Senin 30 Maret 2026. Ia mengungkapkan, hingga kini pihaknya belum menerima dokumen analisis yang seharusnya menjadi dasar dalam mengkaji rencana perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurutnya, kondisi ini membuat diskusi yang berkembang di internal pansus masih bersifat asumsi dan belum mengarah pada kesimpulan yang objektif.

“Kita ini seperti berjalan tanpa peta. Setiap anggota menyampaikan pandangan masing-masing, tapi tidak ditopang data dari pemerintah daerah,” tegas Ramsi.

Ia menilai, sejak awal pembahasan, pemerintah daerah seharusnya sudah menyertakan kajian komprehensif terkait dampak kebijakan, termasuk potensi efisiensi anggaran yang akan diperoleh dari perampingan OPD.

Ramsi mempertanyakan sejauh mana manfaat konkret yang bisa dirasakan daerah jika kebijakan tersebut diterapkan. Tanpa angka dan analisis yang jelas, menurutnya, sulit bagi Pansus untuk mengambil keputusan yang tepat.

“Kalau tujuannya efisiensi, harus jelas berapa yang bisa dihemat dan bagaimana mekanismenya. Sampai sekarang itu belum kita terima,” ujarnya.

Selain aspek anggaran, ia juga menyoroti nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpotensi terdampak dari perubahan struktur tersebut. Ia menegaskan pentingnya kejelasan skema penataan pegawai agar tidak menimbulkan persoalan baru di lingkungan birokrasi.

“ASN yang terdampak ini akan ke mana penempatannya? Ini juga belum ada penjelasan. Padahal itu sangat krusial,” tambahnya.

Ramsi berharap pemerintah daerah segera menyerahkan dokumen yang dibutuhkan agar pembahasan tidak berlarut-larut dan dapat menghasilkan kebijakan yang matang serta terukur. (*)