Pembahasan SOTK Masuki Tahap Akhir, DPRD Target Rampung Mei 2026

NUSANTARA1.ID – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Gorontalo menargetkan pembahasan final perampingan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat diselesaikan pada Mei 2026.

Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulkifli Nangili usai memimpin rapat pembahasan Organisasi Beban Kerja (OBK) di Ruang Dulohupa, Senin 11 Mei 2026.

Zulkifli mengatakan, rapat yang digelar merupakan tahapan persiapan menuju pembahasan akhir SOTK. Ia menegaskan seluruh fraksi pada prinsipnya mendukung agar proses finalisasi segera dituntaskan bulan ini.

“Hari ini kami mengadakan rapat persiapan finalisasi. Ini tahapan menuju babak akhir pembahasan SOTK dan saya sudah menekankan agar penjadwalan final harus dilaksanakan bulan ini,” kata Zulkifli.

Menurutnya, percepatan pembahasan diperlukan karena hasil perubahan struktur OPD akan berdampak pada sejumlah regulasi daerah, termasuk penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Ia menjelaskan, perubahan urusan wajib dan pilihan dalam struktur OPD nantinya akan mempengaruhi arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tony Yunus.

Selain itu, perubahan SOTK juga disebut akan berdampak pada tata kerja DPRD, khususnya terkait kemitraan komisi dengan OPD.

“Ada beberapa OPD yang nantinya keluar dari kemitraan di komisi-komisi DPRD. Itu tentu akan berpengaruh sehingga kami berupaya mempercepat pembahasan agar ada waktu cukup untuk menyesuaikan regulasi-regulasi yang terkait,” ujarnya.

Dalam pembahasan tersebut, sejumlah usulan perampingan OPD disebut mendapat dukungan mayoritas fraksi, meski masih terdapat beberapa poin yang diperdebatkan.

Salah satu yang menjadi perhatian ialah rencana penggabungan dinas pendapatan dengan dinas keuangan. Menurut Zulkifli, mayoritas fraksi menyetujui opsi penggabungan, sementara sebagian kecil lainnya meminta agar kedua OPD tetap dipertahankan terpisah.

“Kalau melihat dinamika rapat tadi, mayoritas fraksi cenderung setuju digabung. Namun ada juga yang menilai dinas pendapatan tetap penting dipertahankan. Semua masih dikaji berdasarkan efektivitas pelayanan dan capaian kinerja,” jelasnya.

Ia menambahkan, pembahasan akan dilakukan berbasis data, termasuk mengevaluasi capaian pendapatan daerah dan kontribusi masing-masing OPD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pansus DPRD dijadwalkan kembali menggelar rapat internal pekan depan guna menetapkan jadwal finalisasi pembahasan SOTK. Menurut Zulkifli, proses tersebut juga harus disesuaikan dengan kesiapan anggaran untuk mendukung tahapan pertemuan dan pembahasan lanjutan. (*)