Lahan Seluas 7,6 Hektar Dialokasikan untuk Pembangunan Sekolah Rakyat 

NUSANTARA1.ID – Forum Tata Ruang Kabupaten Gorontalo menyepakati pemanfaatan lahan seluas 7,6 hektare di kawasan Gandasari sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. 

Keputusan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, di Ruang Dulohupa, Jumat 6 Februari 2026.

Sugondo menjelaskan, lahan yang diusulkan sebelumnya sekitar 5 hektare. Namun, berdasarkan persyaratan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, luas lahan yang dibutuhkan minimal 6,3 hektar hingga 8 hektar.

“Sekarang yang tersedia dan sudah kami usulkan sekitar 7,6 hektare. Jadi sudah melampaui batas minimal yang dipersyaratkan,” ujar Sugondo usai memimpin rapat.

Ia mengatakan, berdasarkan hasil peninjauan dan pencocokan dengan Peraturan Daerah tentang tata ruang, lahan tersebut masuk dalam kategori kawasan permukiman sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas pendidikan.

Selain itu, dari sisi kelayakan lingkungan, kawasan tersebut dinilai memenuhi syarat. Lahan yang tersedia merupakan lahan kering yang dapat dikembangkan untuk pembangunan sekolah.

“Dari sisi uji AMDAL, lahannya kering dan bisa dijadikan tempat pembangunan. Jadi sudah layak dan siap untuk diusulkan,” jelasnya.

Sugondo menambahkan, tahapan selanjutnya adalah proses sertifikasi lahan sebelum diusulkan secara resmi sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

Ia menargetkan proses tersebut dapat segera rampung pada Maret 2026, mengingat sertifikat tanah menjadi salah satu syarat utama dalam pengajuan pembangunan sekolah.

“Targetnya bulan Maret ini harus sudah selesai. Semakin cepat lebih baik, karena persyaratan utamanya adalah tanah tersebut sudah tersertifikasi,” katanya.

Terkait dukungan organisasi perangkat daerah (OPD), Sugondo memastikan seluruh OPD terkait siap mendukung proses tersebut, terutama Dinas Sosial yang akan menjadi leading sector dalam pelaksanaan program pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Gorontalo.

“OPD terkait siap membackup. Terutama Dinas Sosial yang sudah siap melaksanakan,” kuncinya. (*)