Tak Gabung Sulut, Komisi II Minta Bulog Gorontalo Berdiri Sendiri 

Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ke Kantor Pusat Bulog, Jumat 15 Agustus 2025. /ist
Kunjungan Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo ke Kantor Pusat Bulog, Jumat 15 Agustus 2025. /ist

NUSANTARA1.ID – Hingga saat ini, Bulog Gorontalo masih bagian dari Sulawesi Utara (Sulut). Padahal, sudah memisahkan diri dari Sulut sejak beberapa tahun lalu, dan Gorontalo merupakan lumbung pangan. 

Itu lantas memantik reaksi Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Erwinsyah Ismail untuk menyampaikan ke Kantor Pusat Perum Bulog di Jakarta agar dilakukan Bulog Gorontalo dapat berdiri sendiri.

“Provinsi Gorontalo adalah lumbung pangan. Kami berharap Bulog di Gorontalo bisa berdiri sendiri tanpa harus bergabung dengan Sulut,” tegas Erwinsyah Ismail saat berkunjung ke Kantor Pusat Perum Bulog, Jumat 15 Agustus 2025.

Bacaan Lainnya

Lanjut katanya, ketika keputusan diambil di Sulut, Gorontalo kehilangan potensi penghasilan hingga Rp 7 miliar.

“Pasalnya, meski Gorontalo adalah salah satu daerah produksi besar, distribusinya masih terkendala karena harus berkoordinasi dengan Kantor Bulog Wilayah Sulawesi Utara,” sambungnya.

Masih pada kesempatan yang sama, Komisi II menyoroti harga beras di Gorontalo yang sudah menembus Rp 850 ribu per 50 kilogram.

“Hal ini terjadi karena retail menarik stok beras dan enggan menjual langsung ke masyarakat akibat khawatir disalahkan. Sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan harga yang wajar,” kata Erwinsyah Ismail.

Olehnya, meminta solusi langsung dari Bulog dan berencana menyurat ke pemerintah pusat melalui Bapanas untuk mencari jalan keluar.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Mikson Yapanto menyampaikan keresahan masyarakat terkait penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dianggap tidak merata.

“Beberapa desa di Gorontalo baru menerima bantuan setelah dua hingga tiga bulan, sehingga menimbulkan kerawanan pangan,” katanya.

Data penyaluran CBP yang digunakan Bulog masih mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menurut DPRD perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.

Selain beras, Gorontalo juga merupakan daerah sentra jagung nasional. Namun, Bulog baru mampu menyerap 3.600 ton atau sekitar 13,8 persen dari target nasional sebanyak 1 juta ton.

Sementara itu, Manager Bulog, Rahmat Kartolo menjelaskan, tantangan besar saat ini adalah persaingan penjualan secara online oleh pedagang grosir hingga tingkat toko kecil. Kondisi ini mempengaruhi perputaran ekonomi hingga ke daerah, termasuk Gorontalo.

“Kita harus mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah. Salah satunya melalui penguatan jalur distribusi dan penyerapan hasil pangan petani,” ujar Rahmat Kartolo. (*)

Pos terkait