NUSANTARA1.ID – Transparansi pengelolaan anggaran kembali menjadi sorotan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa 19 Agustus 2025.
Agenda paripurna kali ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025.
Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, menegaskan delapan fraksi telah menyampaikan catatan kritis, mulai dari persoalan pelayanan medis, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), hingga skema anggaran pembangunan infrastruktur.
“Semua masukan fraksi sudah dijawab gubernur. Kami harap bisa menyamakan persepsi dan interpretasi antara DPRD dan TAPD,” ungkap Thomas usai rapat.
Sementara itu, Gubernur Gorontalo menyebut rancangan perubahan APBD tahun ini difokuskan pada empat aspek utama: peningkatan pelayanan publik, penguatan daya saing, peningkatan kesejahteraan sosial, serta reformasi birokrasi.
Sejumlah fraksi juga mendesak agar pengelolaan anggaran dilakukan lebih terbuka dan tepat sasaran, khususnya untuk pendidikan dan kesehatan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. (*)
![004 Evlin Sunge Anggota DPRD Gorontalo Utara, Evelin K Sunge saat menyerahkan bantuan sarana dan prasarana perikanan serta pertanian untuk masyarakat Desa Hutakalo. [foto:dok/ist]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/004-Evlin-Sunge-200x112.png)

![026 Tambah Stok CBP Pertemuan gabungan komisi bersama Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag RI. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/026-Tambah-Stok-CBP-200x112.jpg)
![025 Tambang PT CBM Bonepantai Legislator saat menerima aksi massa, di halaman Gedung DPRD Provinsi Gorontalo. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/025-Tambang-PT-CBM-Bonepantai-200x112.jpg)

![023 Komisi IV Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo saat berbincang dengan warga yang ikut dalam Majelis Taklim Nurul Iman. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/023-Komisi-IV-200x112.jpg)

