Ridwan Monoarfa: UHC Jangan Sekadar Kuratif, Perlu Dikuatkan Promotif dan Preventif

NUSANTARA1.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, menekankan pentingnya penguatan pendekatan promotif dan preventif dalam pelayanan jaminan kesehatan nasional.

Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pusat BPJS Kesehatan RI, Selasa 4 Juni 2025.

Kunjungan dilaksanakan guna membahas persoalan mendasar yang kerap mengemuka dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan, khususnya terkait tumpang tindih data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBIJK) antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Koordinasi ini dilakukan dalam kerangka penguatan Universal Health Coverage (UHC), sebuah sistem jaminan yang menjamin seluruh warga negara mendapatkan akses layanan kesehatan bermutu tanpa hambatan biaya.

Hal itu selaras dengan apa yang telah diamanatkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Dalam kesempatan itu, politisi Partai NasDem tersebut menyoroti pentingnya menyelaraskan data kepesertaan PBIJK agar layanan kesehatan yang diberikan tepat sasaran dan tidak mengalami pemborosan anggaran akibat duplikasi tanggungan.

Lebih dari itu, Ridwan juga menggarisbawahi urgensi mengubah paradigma pelayanan kesehatan di Indonesia yang selama ini terlalu fokus pada aspek kuratif semata.

“Lahirnya Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (SJSN) dan pelaksanaannya oleh BPJS Kesehatan adalah bentuk kehadiran negara dalam mewujudkan amanat konstitusi, terutama Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945,” ujarnya.

Namun menurut Ridwan, jika sistem ini hanya berperan sebagai juru bayar pelayanan kuratif, maka esensi kehadiran negara dalam menjamin kesehatan rakyat menjadi setengah hati.

“Kita terlalu fokus pada pengobatan, tetapi mengabaikan pendekatan promotif dan preventif. Padahal tanpa itu, masyarakat akan terus lalai menjaga pola hidup sehat dan kesehatan justru menjadi barang dagangan. Akhirnya, orang lupa bahwa sehat itu juga tanggung jawab pribadi,” tegasnya.

Ridwan mengingatkan pentingnya integrasi pelayanan berbasis edukasi dan pencegahan dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Upaya ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan kesehatan masyarakat, tetapi juga mampu menekan biaya pembiayaan jaminan yang terus membengkak jika hanya bergantung pada pengobatan.

Pertemuan ini juga membuka ruang sinergi antara DPRD Provinsi Gorontalo dan BPJS Kesehatan untuk menyempurnakan tata kelola data jaminan kesehatan di daerah.

Sekaligus merumuskan strategi pelayanan kesehatan yang lebih berimbang dan berkelanjutan ke depan. (**)