NUSANTARA1.ID – Pj. Wali Kota Gorontalo, Ismail Madjid, turut memastikan penggunaan anggaran daerah akan difokuskan pada sektor-sektor prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat, dalam Entry Meeting yang digelar Senin (17/2).
Dengan itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai mengevaluasi perencanaan dan penganggaran APBD 2025 Kota Gorontalo.
Evaluasi ini menitikberatkan pada sektor pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, penanganan stunting, serta pengembangan UMKM.
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Kota Gorontalo, Ferdinand Mayulu, menegaskan bahwa hasil evaluasi ini akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ke depan.
“ini bertujuan untuk meninjau efektivitas dan efisiensi perencanaan serta penganggaran daerah. Fokusnya adalah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ferdinand.
Selain menelaah kebijakan anggaran, BPKP juga akan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam Pemerintah Kota Gorontalo.
Katanya, Tim BPKP juga akan melakukan pemeriksaan guna memastikan tidak ada pemborosan anggaran dan seluruh pengeluaran daerah dilakukan secara akuntabel.
Pemeriksaan ini diperkirakan berlangsung selama satu bulan dan dijadwalkan rampung pada 21 Maret 2025. Hasilnya akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program prioritas bagi wali kota dan wakil wali kota terpilih.
Di sisi lain, Bappeda Kota Gorontalo saat ini tengah menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kepemimpinan Adhan Dambea dan Indra Gobel pada 2025-2029.
Evaluasi dari BPKP dinilai sebagai masukan strategis agar kebijakan daerah selaras dengan visi di tingkat nasional.
“Evaluasi ini menjadi referensi penting agar RPJMD Kota Gorontalo tidak hanya berorientasi jangka pendek, tetapi juga mendukung visi Indonesia Emas 2045,” ungkap Ferdinand. (**)