NUSANTARA1.ID –Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Gorontalo Utara dinilai tidak serius menindaklanjuti permasalahan rekrutmen tenaga PPPK.
Pasalnya, saat Komisi I DPRD Gorontalo Utara tengah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat yakni Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan juga Kementerian PAN-RB, tak ada satupun perwakilan dari BKPP yang ikut serta.
“Seharusnya pihak BKPP pro aktif dengan persoalan ini,” kata Sekretaris Komisi I, Hendra Nurdin, Kamis (16/1).
Menurut Hendra, pihaknya telah melakukan konsultasi dengan pihak BKN. Sayangnya, tidak ada pihak BKPP yang mendampingi Komisi I.
Padahal kata Hendra, terkait dengan kunjungan kerja tersebut, pihaknya telah memberitahukan kepada instansi terkait.
“Dan yang paling penting, dalam kunjungan kerja kali ini, ada hal-hal yang kami peroleh terutama terkait dengan regulasi yang ada. Pastinya untuk hasil konsultasi Komisi I, nanti akan kami sampaikan ke publik, karena rencananya untuk Jumat (17/1) kami akan berkonsultasi dengan Kementerian PAN-RB,” kuncinya. (**)



![006 Investor Rapat koordinasi Komisi II DPRD bersama Dinas DPMPTSP Kabupaten Gorontalo. [foto:juna/nusantara1]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/05/006-Investor-200x112.jpg)
![IKN DPR RI meminta infastruktur IKN tetap dimanfaatkan meskipun belum menjadi ibu kota [foto:nusantara1]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2025/09/IKN-200x112.jpg)
![Rizal Bagja Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Mohamad Rizal Badja. [foto:ist]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2024/12/Rizal-Bagja-200x112.jpeg)


