Bawaslu Berhasil Menekan Praktik Politik Uang di Kota Gorontalo 

NUSANTARA1.ID — Pasca Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo ungkap pengaruh politik uang (money politics) sangat berdampak buruk terhadap masyarakat.

Isu politik uang dalam setiap proses pemilihan umum (Pemilu) maupun Pilkada selalu menjadi salah satu isu utama yang menjadi fokus bagi pengawas pemilihan.

Tentunya, hal itu juga tak lepas dari Gorontalo, seperti yang disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Gorontalo, Sukrin Saleh Taib, bahwa untuk menekan hal itu, butuh kerja ekstra.

“Isu money politics itu menjadi isu yang sangat sentral, kami sampai susah memikirkan bagaimana konsep yang akurat dan cepat untuk memangkas money politics” ucap Sukrin dalam kegiatan rapat evaluasi Bawaslu Kota Gorontalo di gedung Grand Misfalah, Rabu (18/19).

Menurutnya, hal ini harus ada proses secara terukur untuk melihat pengaruh politik uang terhadap partisipasi masyarakat Gorontalo dalam menggunakan hak pilihnya. 

Ia mengakui, dalam Pilkada kali ini, sempat mendapatkan beberapa masyarakat yang mengaku tidak memilih dengan alasan yang berorientasi pada politik uang.

“Memang ada yang bilang begini, kami tidak menggunakan hak pilih bagaimana tidak dapat kuti-kuti (politik uang), maka ternyata pilkada—pemilu itu tidak lepas dari praktek money politics,” ujarnya.

Namun, upaya KPU dalam menekan angka praktik politik uang demi integritas demokrasi di Kota Gorontalo membawa hasil yang positif.

Kata Sukrin, di tahun-tahun sebelumnya, pasca pesta demokrasi digelar, Bawaslu kerap kali menerima laporan dari berbagai pihak, terkait dengan dugaan praktik-praktik seperti politik uang.

Kini, pada Pilkada 2024 hal itu tak lagi terjadi, dan mencerminkan keberhasilan Bawaslu dalam mengawasi penyelenggaraan Pilkada di Kota Gorontalo.

“Pilkada 2024 pengawas berhasil memangkas, menekan praktek manipulasi di kota Gorontalo, buktinya teman-teman sekalian kita tidak punya laporan satu pun terkait dengan manipulasi” ungkap Sukrin.

Ia berharap, ke depan hal itu bisa terus dipertahankan, bahkan terus ditingkatkan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pemerintah demi politik yang bersih juga berkualitas di Kota Gorontalo. (**)