Guru Protes Jika Dana BOS Digunakan untuk Makan Siang Gratis  

NUSANTARA1.ID – Setelah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) molontarkan protes terhadap rencana penggunaan Dana BOS untuk program Makan SIang Gratis, kini giliran  para guru lontarkan penolakan. Betapa tidak, rencana tersebut ditolak Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

P2G meminta pemerintah tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dana BOS untuk makan siang gratis yang menjadi bagian visi dan misi Capres-Cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu (3/3).

Iman mengatakan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer.

Menurut P2G, saat ini saja anggaran APBN pos pendidikan belum sepenuhnya memenuhi kesejahteraan guru dan memperbaiki fasilitas sekolah, termasuk memajukan kualitas pendidikan.

Apabila anggaran pendidikan dalam APBN juga digunakan untuk membiayai program makanan gratis, dikhawatirkan bakal menghambat peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sebanyak 60,6 persen ruang kelas pada sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dalam kondisi rusak pada tahun ajaran 2021/2022, sehingga seharusnya permasalahan ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah.

Selain itu, Iman menyebut banyak SD yang mengeluhkan bahwa dana BOS untuk siswa kurang karena per anak tiap tahunnya hanya mendapat Rp 900 ribu atau sekitar Rp 2.830 per hari.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan program makan gratis masih dalam pembahasan pemerintah di Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Dari hasil rapat tersebut belum ada keputusan lebih lanjut mengenai skema anggaran program makan siang gratis yang diusulkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Hingga sejauh ini, pemerintah baru memutuskan untuk membahas program tersebut dalam KEM-PPKF 2025. (*)