nusantara1.id, GORONTALO – Hasil identifikasi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan tentang hak-hak keuangan kepala desa, BPD dan aparat desa sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, tidak sesuai lagi dengan regulasi yang ada.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus, Aryati Polapa usai pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihaknya beberapa hari lalu. Menurutnya, DPRD selaku supplier regulasi harus dapat mencermati setiap regulasi yang ada untuk disandingkan dengan rujukan regulasi yang ada diatasnya yang tentunya disesuaikan dengan yang terbaru.
“Mana regulasi yang masih bersesuaian dan mana regulasi yang harus diubah karena sudah tidak relevan lagi dengan regulasi atau rujukan diatasnya,” ungkap Aryati Polapa.
Seperti halnya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 sebagai perubahan ke 2 atas PP nomor 43 tahun 2019 yang mengacu pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
“Jadi ini harus berubah, demi kebaikan, saya berikan langkah praktis kalau perhitungan hak kepala desa sebelumnya bahwa penghasilan tetap (Siltap) kepala desa,” jelasnya.
Sebelumnya, sesuai dengan yang diatur dalam Perda, untuk gaji seorang kepala desa atau Siltap, itu merujuk pada persentase dari gaji pokok bupati. Nah dengan adanya PP nomor 11 tahun 2019, kata Aryati, nantinya rujukan untuk gaji kepala desa akan merujuk pada 120 persen dikali gaji pokok ASN Golongan 2 nol tahun.
“Nah itu kalau diperhitungkan ada selisih, sehingga harus disesuaikan, mau selisih kurang atau selisih lebih ini harus dicermati perhitungannya,” tegas Aryati Polapa.
Sedangkan untuk para bawahan kepala desa, seperti sekretaris akan mengacu pada siltap kepala desa, dan seterusnya.
“Hingga hak-hak keuangan ketua BPD dan anggota. Tentunya kalau ketua dan anggota BPD tidak ada siltap yang ada hanyalah tunjangan itu yang harus dibedakan,” tandasnya. (*)
![Sofyan Puhi1 Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi saat memberikan sambutan pada Apel Akbar Jajaran Sosial dan PMD, Senin 4 Oktober 2026. [foto:dok/kominfo]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/Sofyan-Puhi1-200x112.jpg)
![002 Dana Pendidikan Bupati Bone Bolango, Ismet Mile saat membuka Bimbingan Teknis Pengelolaan Bantuan Dana Operasional Satuan Pendidikan 2026 jenjang SMP di Hotel Aston Kota Gorontalo, Kamis 1 Oktober 2026. [foto:dok/yudi/prokopim]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/002-Dana-Pendidikan-200x112.jpeg)
![002 Genjot Inovasi Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi dalam rakor Inovasi Daerah, Kamis 1 Oktober 2026, di Ruang Dulohupa, Kantor Bupati Gorontalo. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/002-Genjot-Inovasi-200x112.png)

![001 Penyaluran BBM Sebanyak 643 voucher BBM disalurkan ke Pebentor dan Ojol yang mana program telah dievaluasi oleh Wakil Bupati Gorontalo Tonny S. Junus, Kamis 1 Oktober 2026. [foto:dok/humas]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/001-Penyaluran-BBM-200x112.png)
![Ismet Mile Bupati Bone Bolango, Ismet Mile. [foto:dok/nusantara1]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/10/Ismet-Mile-200x112.jpg)

