nusantara1.id, GORONTALO – Hasil identifikasi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan tentang hak-hak keuangan kepala desa, BPD dan aparat desa sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 10 Tahun 2017 Hak Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, tidak sesuai lagi dengan regulasi yang ada.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pansus, Aryati Polapa usai pelaksanaan sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihaknya beberapa hari lalu. Menurutnya, DPRD selaku supplier regulasi harus dapat mencermati setiap regulasi yang ada untuk disandingkan dengan rujukan regulasi yang ada diatasnya yang tentunya disesuaikan dengan yang terbaru.
“Mana regulasi yang masih bersesuaian dan mana regulasi yang harus diubah karena sudah tidak relevan lagi dengan regulasi atau rujukan diatasnya,” ungkap Aryati Polapa.
Seperti halnya dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2019 sebagai perubahan ke 2 atas PP nomor 43 tahun 2019 yang mengacu pada undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
“Jadi ini harus berubah, demi kebaikan, saya berikan langkah praktis kalau perhitungan hak kepala desa sebelumnya bahwa penghasilan tetap (Siltap) kepala desa,” jelasnya.
Sebelumnya, sesuai dengan yang diatur dalam Perda, untuk gaji seorang kepala desa atau Siltap, itu merujuk pada persentase dari gaji pokok bupati. Nah dengan adanya PP nomor 11 tahun 2019, kata Aryati, nantinya rujukan untuk gaji kepala desa akan merujuk pada 120 persen dikali gaji pokok ASN Golongan 2 nol tahun.
“Nah itu kalau diperhitungkan ada selisih, sehingga harus disesuaikan, mau selisih kurang atau selisih lebih ini harus dicermati perhitungannya,” tegas Aryati Polapa.
Sedangkan untuk para bawahan kepala desa, seperti sekretaris akan mengacu pada siltap kepala desa, dan seterusnya.
“Hingga hak-hak keuangan ketua BPD dan anggota. Tentunya kalau ketua dan anggota BPD tidak ada siltap yang ada hanyalah tunjangan itu yang harus dibedakan,” tandasnya. (*)

![006 Distrubusi Air Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, turun langsung memimpin penyaluran air bersih bagi warga terdampak di Desa Tamboo dan Desa Lonuo, Kecamatan Tilongkabila beberapa waktu yang lalu. [foto:dok/indra/diskominfo]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/09/006-Distrubusi-Air-200x112.jpeg)

![005 WPR Pemkab Bone Bolango dan Pemprov Gorontalo saat melakukan audiensi bersama Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba), Rabu 9 September 2026. [foto:dok/ist]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/09/005-WPR-200x112.jpeg)
![003 KUA PPAS Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi bersama Ketua DPRD, Zulfikar Usira saat menandatangani KUA-PPAS 2027. [foto;dok/kominfo]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/09/003-KUA-PPAS-200x112.png)
![002 Bantuan Bibit Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi saat menyalurkan bantuan Beras CPP dan bibit jagung hibrida kepada masyarakat di Desa Huntu, Kecamatan Batudaa, Rabu 9 September 2026. [foto:dok/kominfo]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/09/002-Bantuan-Bibit-200x112.jpg)
![004 Dinas Kesehatan SAKIP Wakil Bupati Bone Bolango, Risman Tolingguhu saat menyerahkan hadiah kepada peraih nilai tertinggi SAKIP Award 2026, Kepala Dinas Kesehatan, Meyrin Kadir. [foto:dok/nusantara1]](https://nusantara1.id/wp-content/uploads/2026/09/004-Dinas-Kesehatan-SAKIP-200x112.jpg)

