Hamka Teken Pakta Integritas Netralitas ASN Saat Pemilu 2024

Nusantara1.id, BALI – Penjagub Gorontalo, Hamka Hendra Noer, berkomitmen menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pemilu 2024 mendatang. 

Komitmen ini sebagaimana tertuang dalam pakta integritas yang dibuat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI dan ditandatangani Hamka saat Rakornas Bawaslu dan kepala daerah terkait netralitas ASN yang dilangsungkan di Ballroom Hotel Trans Resort, Bali, Selasa (27/9/2022).

Dalam sambutannya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan, deklarasi netralitas ASN ini merupakan upaya Bawaslu dalam melakukan fungsi pencegahan. Pelanggaran netralitas ASN yang dari tahun ke tahun selalu meningkat diharapkan bisa tereduksi melalui deklarasi ini. Dia juga berharap para gubernur, pj gubernur yang merupakan PPK menjaga sekaligus menyosialisasikan netralitas ASN kepada para jajarannya.

“Pakta integritas ini nantinya akan disosialisasikan oleh PPK terhadap jajaran ASN untuk senantiasa mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan 2024 yang jujur, adil, serta demokratis. Kami ingin PPK bekerja sama dengan Bawaslu provinsi untuk melakukan sosialisasi netralitas ASN,” ungkapnya

Ditemui usai Rakor Penjagub Gorontalo Hamka Hendra Noer menyampaikan, penandatanganan pakta integritas adalah hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh kepala daerah dengan Bawaslu. Hal ini merupakan sebuah komitmen dari pemerintah selaku PPK baik gubernur di provinsi maupun bupati walikota.

“Tadi saya Penjabat Gubernur Gorontalo mewakili seluruh kepala daerah se Indonesia untuk menandatangani pakta integritas, kita berkomitmen untuk menjaga netralitas politik ASN dari intervensi partai politik dalam Pemilu 2024. Sebagai PPK kita harus ada ditengah menjaga netralitas, kita istilahnya menjadi wasit yang baik bukan menjadi wasit sekaligus pemain,” kata Hamka

Hamka menyebutkan beberapa hal yang masuk dalam butir – butir isi pakta diantaranya, menggunakan medsos secara bijak, tidak digunakan untuk mendukung peserta pemilu dan pemilihan tertentu dan tidak melakukan kampanye hitam. Menyebarkan ujaran kebencian, serta berita bohong dan menolak politik uang atau segala jenis pemberian dalam bentuk apapun.

“Pakta integritas ini akan menjadi pegangan kita nanti di Gorontalo. Saya punya keyakinan insyaAllah bisa mengontrol ASN di Gorontalo, karena penjabat gubernur tidak ada kepentingan politik di sini. Tadi yang paling diingatkan ASN tidak boleh berpolitik terutama dalam media sosial, ini termasuk pelanggaran. Ini yang harus kita ulang – ulang, kita harus sampaikan ke teman-teman ASN di Gorontalo biar bisa paham,” tuturnya.(*)