Empat Pimpinan Parpol ‘Koalisi Prabowo’ Kumpul, Ini yang Dibahas

NUSANTARA1.ID – Saat lagi gencarnya isu kepala daerah dipilih DPRD, tiba-tiba sejumlah elite partai politik (parpol) koalisi pemerintah Prabowo Subianto gelar pertemuan, Ahad 28 Desember 2025.

Pertemuan itu dihadiri Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Menurut Waketum AMPI sekaligus politisi Golkar Arief Rosyid Hasan, pertemuan itu mendiskusikan sejumlah agenda politik strategis ke depan.

“Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi dan membahas beberapa agenda politik ke depan,” kata Arief lewat pesan singkat, Senin 29 Desember 2025.

Pertemuan ini digelar di tengah mencuatnya isu wacana pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Komisi II DPR juga mengaku siap membahas usulan itu dalam revisi UU Pemilu yang dimulai pada 2026.

RUU Pemilu telah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026 dan akan dibahas secara kodifikasi dengan sejumlah RUU politik lain. Hingga saat ini, ada dua RUU yang masuk di dalamnya, yakni RUU Pilkada dan RUU Partai Politik.

“Komisi II siap membicarakan hal tersebut dalam penyusunan perubahan UU Pemilu,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin beberapa waktu lalu. 

Sejauh ini, hanya PDI Perjuangan dan Demokrat yang dengan tegas menolak wacana tersebut.

Juru Bicara PDI Perjuangan, Guntur Romli mengatakan pihaknya menolak wacana ini karena sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan ada putusan MK yang mendukung pemilihan secara langsung.

“Tapi secara prinsip bahwa Undang-Undang Dasar kita sudah mengatakan Pasal 18 dipilih secara demokratis dan ada putusan MK yang dimaksud dengan demokratis adalah pemilihan secara langsung, itu aturan yang harus kita jaga bersama-sama,” kata Guntur pada acara Inside Politics CNN Indonesia, Selasa 23 Desember 2025.

Sama dengan Partai Demokrat yang juga menolak wacana tersebut. Ketua Dewan Pakar Demokrat, Andi Mallarangeng mengatakan wacana ini sama saja dengan mengambil hak rakyat dan memberikannya kepada elite politik. (*)