Fasilitas GOR Nani Wartabone Dikeluhkan, Perbaikan Baru Dianggarkan Tahun Depan

NUSANTARA1.ID – Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Kota Gorontalo memastikan bahwa perbaikan fasilitas di GOR Merdeka, yang juga dikenal sebagai GOR Nani Wartabone, akan direalisasikan pada 2025. 

Langkah ini diambil sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait rusaknya lintasan lari serta ketidakjelasan penggunaan dana retribusi yang telah dipungut sejak beberapa tahun terakhir.

GOR Nani Wartabone terletak di Jalan Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Limba U2, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, dan menjadi salah satu pusat kegiatan olahraga masyarakat di Kota Gorontalo.

Kepala Disparpora Kota Gorontalo, Zamroni Agus, menjelaskan bahwa pengenaan tarif masuk dan parkir di kawasan GOR telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024. Tarif yang berlaku saat ini adalah Rp 5.000 untuk masuk area lintasan dan Rp 3.000 untuk parkir kendaraan roda dua.

“Semua penerimaan dari retribusi masuk ke kas daerah melalui mekanisme APBD. Dana tersebut kemudian dianggarkan untuk berbagai kegiatan pembangunan, tidak hanya diperuntukkan bagi perbaikan stadion,” ujar Zamroni saat dikonfirmasi pada Selasa 22 Juli 2025.

Ia menambahkan, jumlah penerimaan dari retribusi parkir dan tiket masuk dinilai masih sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan biaya perbaikan yang cukup besar. Karena itu, pemerintah harus menutupi kekurangan anggaran dari sumber lain.

Untuk 2025, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar untuk perbaikan lintasan, perluasan area parkir, dan perbaikan pagar lintasan. Selain itu, sebesar Rp 600 juta juga dialokasikan untuk penataan kawasan kuliner di area stadion.

“Saat ini sedang dalam tahap persiapan pemilihan calon penyedia jasa. Insyaallah dua pekerjaan ini akan berjalan bersamaan tahun depan,” tambahnya.

Sebelumnya, warga menyampaikan keluhan terhadap kondisi lintasan lari di GOR Nani Wartabone yang bergelombang dan mengelupas. Kondisi tersebut dinilai membahayakan dan mengganggu kenyamanan berolahraga. Keluhan juga mengarah pada pungutan retribusi yang dianggap tidak sebanding dengan kualitas fasilitas yang tersedia. (*)